Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
Kesehatan
15 jam yang lalu
Pasien Positif Covid-19 ke-118 di Riau Ternyata Warga Kepri, Saat Ini Dirawat di RSUD Arifin Achmad
2
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
Umum
14 jam yang lalu
Ki Gendeng Pamungkas Meninggal Dunia Akibat Komplikasi Diabetes dan Jantung
3
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Andrianus Garu Minta Jokowi Tunda Pilkada dan Evaluasi Kabinet Jilid 2
4
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Perombakan Direksi PT Hutama Karya, Lukman Edy Tetap Jabat Wakil Komisaris
5
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
Politik
13 jam yang lalu
MPR: Keteladanan Dua Prajurit TNI asal NTT Patut Dicontoh
6
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Peristiwa
13 jam yang lalu
Pastikan Pasokan Makanan, Sufmi Dasco Kunjungi Posko Masak Covid-19
Home  /  Berita  /  GoNews Group

Pendaftaran Kartu Prakerja Ditunda, Besok DKI Terapkan PSBB

Pendaftaran Kartu Prakerja Ditunda, Besok DKI Terapkan PSBB
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Sumber: Kompas.com)
Kamis, 09 April 2020 14:42 WIB
JAKARTA - DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020, besok, Jumat. Sementara itu, pendaftaran Kartu Pra Kerja sebagai salah satu fasilitas untuk warga menerima bantuan Ditunda hari ini.

Hal itu diungkapkan, Juru Bicara Koalisi Lawan Corona, Nukila Evanty dalam rilisnya, Kamis (9/4/2020).

"Data serta skema untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun Kartu Prakerja semua tidak jelas. Bahkan hari ini ditunda lagi pendaftaran untuk Prakerja," kata Nukila.

Koalisi Lawan Corona, menilai beberapa aparatur pemerintah juga tak kompeten dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Koalisi, kata Nukila, juga menyayangkan lemahnya respons sebagian pemerintah terhadap akses informasi kesehatan dan social safety nets (Jaring pengaman sosial).

Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari Kementerian Sosial terkait hal ini. Dua kontak Kehumasan Kemensos yang coba dihubungi pun belum menanggapi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Umum, Ekonomi, Pemerintahan, DKI Jakarta

wwwwww