Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
Hukum
16 jam yang lalu
Jokowi Hadir di Sidang PN Jaktim, Bawa Ijazah Asli UGM Patahkan Tudingan Roy Suryo
2
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
Umum
13 jam yang lalu
Naskah UU Ketenagakerjaan Tak Jelas, Serikat Pekerja Peringatkan Ancaman Perselisihan Hubungan Industrial
3
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
Umum
13 jam yang lalu
BPS Umumkan Angka Pengangguran Terbaru, Sektor Pertanian dan Perdagangan Jadi Penyelamat Tenaga Kerja Nasional
4
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
Hukum
17 jam yang lalu
Iwan Bule Dukung Kapolri Suyudi Usut Tuntas Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
5
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
KONI
10 jam yang lalu
Ketua Umum KONI Pusat Minta PB ABTI Satukan Indonesia Melalui Bola Tangan
6
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
KOI
17 jam yang lalu
NOC Indonesia Perkuat Kolaborasi dengan ITTF, IPL Siap Gelar WTT Youth 2027 di Bali
Home  /  Berita  /  Badminton

Pendaftaran Kartu Prakerja Ditunda, Besok DKI Terapkan PSBB

Pendaftaran Kartu Prakerja Ditunda, Besok DKI Terapkan PSBB
Ilustrasi Kartu Prakerja. (Sumber: Kompas.com)
Kamis, 09 April 2020 14:42 WIB
JAKARTA - DKI Jakarta menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) mulai 10 April 2020, besok, Jumat. Sementara itu, pendaftaran Kartu Pra Kerja sebagai salah satu fasilitas untuk warga menerima bantuan Ditunda hari ini.

Hal itu diungkapkan, Juru Bicara Koalisi Lawan Corona, Nukila Evanty dalam rilisnya, Kamis (9/4/2020).

"Data serta skema untuk mendapatkan Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) ataupun Kartu Prakerja semua tidak jelas. Bahkan hari ini ditunda lagi pendaftaran untuk Prakerja," kata Nukila.

Koalisi Lawan Corona, menilai beberapa aparatur pemerintah juga tak kompeten dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Koalisi, kata Nukila, juga menyayangkan lemahnya respons sebagian pemerintah terhadap akses informasi kesehatan dan social safety nets (Jaring pengaman sosial).

Hingga berita ini dimuat, belum ada tanggapan dari Kementerian Sosial terkait hal ini. Dua kontak Kehumasan Kemensos yang coba dihubungi pun belum menanggapi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Badminton, PON, Ekonomi, Voli, DKI Jakarta
wwwwww