Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Kalung Anti Corona Kementan Tak Masuk Akal, Praktisi Medis: Ketakutan di-Reshuffle?
2
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
Kesehatan
16 jam yang lalu
Rencana Kementan Luncurkan Kalung Antivirus Corona, #KalungAntiBego jadi Trending di Twitter
3
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Kontroversi Kalung Anti Virus Corona, Antara Obat dan Ajian Jimat
4
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
Pendidikan
17 jam yang lalu
Gus Jazil Minta Pemerintah Selamatkan Lembaga Pendidikan Swasta
5
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Pemerintahan
5 jam yang lalu
KUR UMKM Penyelamatan Ekonomi Nasional Berperan Penting Saat Pandemi Covid-19
Home  /  Berita  /  DPR RI

Ada Anggaran Rp 10 Miliar di Kemendag yang Dinilai Bisa untuk Insentif UMKM

Ada Anggaran Rp 10 Miliar di Kemendag yang Dinilai Bisa untuk Insentif UMKM
Ilustrasi: jojonomic
Kamis, 23 April 2020 12:47 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menyarankan agar anggaran Rp 10 miliar Kementerian Perdagangan RI untuk pengembangan Bimbingan Teknis (Bimtek), Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemasaran untuk pelaku UMKM, diallihkan untuk insentif ekonomi bagi pelaku UMKM.

Saran itu disampaikan Nevi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Sekretaris Jenderal, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Kemendag RI yang digelar secara virtual, Rabu (22/4/2020) kemarin.

"(Dalam rapat) dipaparkan ada pengembangan Bimtek, SDM dan pemasaran untuk pelaku UMKM sampai Rp 10 miliar oleh Kemendag. Maka, kami mengingatkan bahwa untuk saat ini yang dibutuhkan UMKM saat ini adalah insentif ekonomi. Jadi, kalau pengembangan SDM dan pemasaran, sepertinya untuk 3 bulan ini kita tunda dulu. Agar, mereka bisa jalan usahanya sehingga mereka bisa bertahan hidup di tengah pandemi Covid-19," ujar Nevi.

Di sisi lain, Nevi mengusulkan, Kemendag untuk mengadakan pasar tradisional online sebagai salah satu langkah solusi mengatasi kendala dampak dari penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara nasional. Karena, ungkap Nevi, penerapan pasar online sangat memudahkan terutama bagi para Ibu Rumah Tangga untuk berbelanja sehingga tidak perlu ke pasar secara fisik.

Mengutip Kertas Posisi Koalisi Lawan Corona (KLC) untuk DPR RI yang diterima GoNews.co beberapa waktu lalu, ada 37.000 pelaku UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19. Bantuan yang tersedia untuk pelaku UMKM saat ini hanya BLT dan Kartu Prakerja (bagi UMKM yang tak bisa bertahan), dan bagi pelaku UMKM yang masih bisa bertahan, diberi stimulus demand market melalui dorongan memproduksi-salah satunya-masker.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww