Mantan Kepala BNP2TKI Sebut Ada 'Perampokan' Uang Negara di Program Kartu Pra Kerja

JAKARTA - Tokoh Buruh yang juga Mantan Kepala BNP2TKI, M. Jumhur Hidayat meminta Presiden untuk ambil tindakan atas indikasi adanya 'perampokan' uang negara melalui program Kartu Prakerja di tengah pandemi.

Dalam rekaman suara yang diterima wartawan, Rabu (29/4/2020), Jumhur menyebut, dari total anggaran Rp 20 triliun terkait Prakerja, disisihkan lebih dari Rp 5 triliun untuk 8 provider digital platform pelaksana pelatihan.

"(Ini, Red) membajak tugas pokok Kementerian Ketenagakerjaan cq Dirjen Binalatas," kata Jumhur.

Hitungan Jumhur, bila dibuat konten pelatihan di video per pelatihan Rp 70 juta rupiah, "maka hanya perlu Rp 140 miliar saja untuk membuat 2000 konten pelatihan seperti yang ada sekarang ini,".

Dalam rekaman suara tertanggal Selasa (28/4/2020) itu, Ia juga menekankan bahwa Kementerian Tenaga Kerja, adalah satu-satunya lembaga yang berpengalaman, punya kapasitas dan paling kredibel terkait data Pekerja dan juga ter-PHK, secara nasional.

Menurut Jumhur, sangat tidak masuk di akal jika lembaga yang sudah demikian terstruktur, "tiba-tiba tugasnya diganti oleh majamen pelaksana kartu Prakerja yang bersifat Ad Hoc yang dibentuk oleh Komite di bawah Kementerian Koordinator perekonomian,".

"Pastilah kelembagaan itu adalah kaleng-kaleng atau abal-abal yang fungsinya untuk menyembunyikan rencana jahat menggarong atau merampok uang negara atau uang rakyat," kata Jumhur.

Presiden, kata Jumhur, "harus segera menghentikan perbuatan tercela yang dilakukan jajaran di bawahnya ini. Mumpung baru sekitar Rp 156 miliar dari Rp 5,6 triliun yang dalam proses perampokan,".

"Ini benar-benar tercela, dan terjadi sementara jutaan rakyat tengah terdampak Pandemi Corona/Covid-19," tandas Jumhur saat dikonfirmasi.***