Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
Politik
13 jam yang lalu
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
2
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
Politik
13 jam yang lalu
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
3
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Peristiwa
12 jam yang lalu
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
4
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kesehatan
11 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
5
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
Peristiwa
11 jam yang lalu
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
6
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Home  /  Berita  /  DPR RI

Sensitivitas MayDay di Tengah Pandemi, DPR Ingatkan ada Permenkumham Larangan TKA Masuk Indonesia

Sensitivitas MayDay di Tengah Pandemi, DPR Ingatkan ada Permenkumham Larangan TKA Masuk Indonesia
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Dok. Ist.)
Jum'at, 01 Mei 2020 13:03 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi menegaskan, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri, terlebih di masa pandemi Corona/Covid-19.

Desakan Politisi PKS ini, menyusul munculnya riuh rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe.

"Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Aboebakar kepada wartawan, Jumat (1/5/2020), tepat di peringatan MayDay 2020.

Penting bagi pemerintah, menurut Aboebakar, untuk lebih peka terhadap kondisi pekerja lokal yang banyak mengalami PHK di masa pandemi saat ini.

"Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia?" kata Aboebakar.

Aturan tersebut, Aboebakar melanjutkan, berlaku sejak 2 April 2020 dan seharusnya masih efektif berlaku sampai sekarang.

"Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut," pungkasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara
wwwwww