Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
Nasional
10 jam yang lalu
DPR Siapkan Jalan, DKPP Didorong Lebih Kuat hingga Daerah
2
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
Metropolitan
22 jam yang lalu
‎BMKG Prediksi Hujan Menyapa Jabodetabek Hari Ini, Petir Mengintai Sore Hari
3
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
Nasional
10 jam yang lalu
DKPP Bidik Kemandirian, Sekretariat Daerah Jadi Agenda Mendesak
4
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
Nasional
11 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Bersikap Proporsional Terkait MSCI
5
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
Nasional
10 jam yang lalu
Firman Soebagyo: Indonesia Emas 2045 Bukan Hadiah, tetapi Harus Diperjuangkan
6
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Metropolitan
20 jam yang lalu
‎SGY Dukung Tiket Pantai Ancol Gratis, Minta Pemprov DKI Kaji Ulang Kebijakan Tiket Masuk
Home  /  Berita  /  Kriminal

Sensitivitas MayDay di Tengah Pandemi, DPR Ingatkan ada Permenkumham Larangan TKA Masuk Indonesia

Sensitivitas MayDay di Tengah Pandemi, DPR Ingatkan ada Permenkumham Larangan TKA Masuk Indonesia
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Dok. Ist.)
Jum'at, 01 Mei 2020 13:03 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi menegaskan, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri, terlebih di masa pandemi Corona/Covid-19.

Desakan Politisi PKS ini, menyusul munculnya riuh rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe.

"Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Aboebakar kepada wartawan, Jumat (1/5/2020), tepat di peringatan MayDay 2020.

Penting bagi pemerintah, menurut Aboebakar, untuk lebih peka terhadap kondisi pekerja lokal yang banyak mengalami PHK di masa pandemi saat ini.

"Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia?" kata Aboebakar.

Aturan tersebut, Aboebakar melanjutkan, berlaku sejak 2 April 2020 dan seharusnya masih efektif berlaku sampai sekarang.

"Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut," pungkasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Metropolitan, Kriminal, Badminton, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara
wwwwww