Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
12 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
10 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
11 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
BKSAP DPR RI Serahkan Piagam Penolakan Aneksasi Israel atas Palestina
DPR RI
23 jam yang lalu
BKSAP DPR RI Serahkan Piagam Penolakan Aneksasi Israel atas Palestina
5
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
DPR RI
23 jam yang lalu
RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga Disetujui
6
Hari Bhayangkara ke-74, Sahroni Dorong Kerja Polri atasi Kejahatan Siber
DPR RI
23 jam yang lalu
Hari Bhayangkara ke-74, Sahroni Dorong Kerja Polri atasi Kejahatan Siber
Home  /  Berita  /  DPR RI

Sensitivitas MayDay di Tengah Pandemi, DPR Ingatkan ada Permenkumham Larangan TKA Masuk Indonesia

Sensitivitas MayDay di Tengah Pandemi, DPR Ingatkan ada Permenkumham Larangan TKA Masuk Indonesia
Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi. (Foto: Dok. Ist.)
Jum'at, 01 Mei 2020 13:03 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Aboebakar Alhabsyi menegaskan, pemerintah harus menunjukkan keberpihakannya kepada rakyat sendiri, terlebih di masa pandemi Corona/Covid-19.

Desakan Politisi PKS ini, menyusul munculnya riuh rencana kedatangan 500 TKA asal China yang akan bekerja di perusahaan PT VDNI, Kabupaten Konawe.

"Saya minta Kemenkumham menjalankan fungsinya dengan baik, bukankah seharusnya para WNA ini tidak bisa masuk ke Indonesia," kata Aboebakar kepada wartawan, Jumat (1/5/2020), tepat di peringatan MayDay 2020.

Penting bagi pemerintah, menurut Aboebakar, untuk lebih peka terhadap kondisi pekerja lokal yang banyak mengalami PHK di masa pandemi saat ini.

"Jangan sampai publik melihat ada pengistimewaan warga China. Bukankah sudah ada Peraturan Menkumham Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia?" kata Aboebakar.

Aturan tersebut, Aboebakar melanjutkan, berlaku sejak 2 April 2020 dan seharusnya masih efektif berlaku sampai sekarang.

"Tentu Dirjen Imigrasi harus konsisten melakukan pemberlakukan peraturan tersebut," pungkasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara

wwwwww