Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
15 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
12 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
13 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
4
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
19 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
5
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
2 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
6
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Politik
21 jam yang lalu
Syarief Hasan: Perkuat Sistem Keamanan Laut Indonesia
Home  /  Berita  /  DPR RI

MayDay 2020, Fraksi PKS Tegaskan Komitmen Legislasi yang Berkeadilan

MayDay 2020, Fraksi PKS Tegaskan Komitmen Legislasi yang Berkeadilan
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini (Peci Hitam). (Foto: Dok. Ist.)
Jum'at, 01 Mei 2020 13:26 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah untuk menjamin kebutuhan para buruh yang terdampak Pandemi Corona/Covid-19 dengan program jaring pengaman sosial yang telah diluncurkan, serta memastikan pemerataannya.

Dalam upaya melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh, kata Jazuli, Fraksi PKS terus berupaya mendorong regulasi yang berkeadilan. "Sehingga ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah Fraksi pertama yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut,".

"Kita punya tanggungjawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," kata Jazuli kepada wartawan, Jumat (1/5/2020), tepat di MayDay 2020.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan dewan, untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Ekonomi, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww