Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kondisi Tukul Arwana Mulai Membaik Menuju Kesembuhan
Umum
24 jam yang lalu
Kondisi Tukul Arwana Mulai Membaik Menuju Kesembuhan
2
Film Dokumenter tentang Kisah Celine Dion Segera Tayang
Umum
23 jam yang lalu
Film Dokumenter tentang Kisah Celine Dion Segera Tayang
3
Buku tentang Sejarah The Beatles Laris Usai Rilis Film Beatles
Umum
24 jam yang lalu
Buku tentang Sejarah The Beatles Laris Usai Rilis Film Beatles
4
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
Pemerintahan
3 jam yang lalu
KPU DKI Gelar Sayembara Maskot dan Jingle Pemilihan Gubernur Jakarta
5
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
Olahraga
3 jam yang lalu
Lewat Permainan Kreatif, Adit Taklukan Uzair di Babak Kelima
6
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
Hukum
3 jam yang lalu
Jet Pribadi Sandra Dewi Diselidiki Kejagung dalam Kasus Korupsi PT Timah
Home  /  Berita  /  DPR RI

MayDay 2020, Fraksi PKS Tegaskan Komitmen Legislasi yang Berkeadilan

MayDay 2020, Fraksi PKS Tegaskan Komitmen Legislasi yang Berkeadilan
Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini (Peci Hitam). (Foto: Dok. Ist.)
Jum'at, 01 Mei 2020 13:26 WIB
JAKARTA - Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, meminta pemerintah untuk menjamin kebutuhan para buruh yang terdampak Pandemi Corona/Covid-19 dengan program jaring pengaman sosial yang telah diluncurkan, serta memastikan pemerataannya.

Dalam upaya melindungi hak-hak buruh serta memajukan kesejahteraan buruh melalui regulasi yang semakin berkeadilan dan berpihak pada buruh, kata Jazuli, Fraksi PKS terus berupaya mendorong regulasi yang berkeadilan. "Sehingga ketika muncul Omnibus Law Cipta Kerja yang pasal-pasalnya merugikan kepentingan buruh, Fraksi PKS adalah Fraksi pertama yang menerima dan menyuarakan aspirasi buruh dan dengan tegas menolak pasal-pasal tersebut,".

"Kita punya tanggungjawab konstitusional menjaga hubungan industrial yang berkeadilan dan mensejahterakan buruh, karena ekonomi kita sejatinya bukan ekonomi kapitalistik. Pancasila dan UUD 1945 memerintahkan kita untuk untuk mewujudkan ekonomi yang berkeadilan sosial," kata Jazuli kepada wartawan, Jumat (1/5/2020), tepat di MayDay 2020.

Anggota Komisi I DPR ini mengajak kepada semua pihak, baik pemerintah maupun kalangan dewan, untuk kembali kepada esensi tersebut dalam setiap pembahasan tentang ketenagakerjaan seperti draf Omnibus Law yang ditolak luas elemen buruh.

"Jangan tempatkan buruh dan tenaga kerja kita dalam relasi industrial yang kapitalistik, pasar bebas, atas nama investasi dan pencapaian ekonomi karena hal itu menjauhi semangat perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat," pungkas Jazuli.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Hukum, Ekonomi, Politik, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/