Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'
DPR RI
20 jam yang lalu
Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
2
Seiring 'New Normal', Portal Akses 'Pemicu Konflik' Baiknya Dibuka
Lingkungan
12 jam yang lalu
Seiring New Normal, Portal Akses Pemicu Konflik Baiknya Dibuka
3
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
Politik
19 jam yang lalu
Kritik Mahfud MD, Saleh Daulay: Tak Bijak Bandingkan Kematian Covid-19 dengan Kecelakaan
4
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di 'Pangong Lake'
Internasional
20 jam yang lalu
Dunia sedang Hadapi Covid-19, China dan India Diharap Berkepala Dingin di Pangong Lake
5
Tak Setuju 'New Normal'? Ini Pesan Hergun...
DPR RI
14 jam yang lalu
Tak Setuju New Normal? Ini Pesan Hergun...
6
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Internasional
22 jam yang lalu
AS Mencabut Status Khusus Hong Kong, Ini Bisa Berdampak pada Perdagangannya
Home  /  Berita  /  Nasional

IPW Sebut Penggantian Kepala BNPT Kewenangan Presiden, Bukan Kapolri

IPW Sebut Penggantian Kepala BNPT Kewenangan Presiden, Bukan Kapolri
Suhardi Alius. (jawapos.com)
Sabtu, 02 Mei 2020 14:46 WIB
JAKARTA - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengatakan Pengangkatan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) merupakan kewenangan Presiden.

Karena itu, menurut Neta, penunjukan Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar sebagai Kepala BNPT lewat telegram rahasia (TR) Kapolri merupakan malaadministrasi. Seperti diketahui TR Kapolri mengganti Suhardi Alius dengan Boy Rafli Amar.

''TR Kapolri tentang penunjukan itu bisa dinilai sebagai tindakan melampaui wewenangnya. Untuk itu, TR pengangkatan Boy Rafli sebagai Kepala BNPT itu harus segera dicabut dan dibatalkan," kata Neta S Pane di Jakarta, Sabtu (2/5), seperti dikutip dari Republika.co.id.

Dijelaskan Neta, Presiden bahkan punya kewenangan memperpanjang masa jabatan Kepala BNPT yang menjabat sekarang.

Neta mencontohkan Ansaad Mbay pada saat menjadi Kepala BNPT, Presiden pernah memperpanjang masa jabatannya. Ansaad yang sudah pensiun dari Polri tetap menjabat sebagai Kepala BNPT.

Berdasarkan Perpres Nomor 46 Tahun 2010 tentang BNPT disebutkan bahwa pengangkatan Kepala BNPT dilakukan oleh Presiden. Jabatan Kepala BNPT juga bisa diisi oleh selain aparatur kepolisian, artinya nonpegawai negeri juga bisa menjabat posisi Kepala BNPT tersebut.

Memang sejak berdirinya BNPT, pimpinannya selalu dari kepolisian. Akan tetapi, hal itu bukan serta-merta Kapolri menunjuk dan mengganti Kepala BNPT dengan telegram rahasianya.

Menurut Neta, kapasitas Kapolri hanya sebatas mengusulkan pergantian dan calon pengganti kepada Presiden. Penggantian Kepala BNPT oleh Kapolri memberi kesan bahwa BNPT di bawah Polri dan menjadi anak buah langsung Kapolri. Padahal, BNPT merupakan lembaga di bawah Presiden, yang bertanggung jawab kepada Presiden.

''Oleh sebab itu, IPW menilai ada dugaan kesalahan administrasi dalam penunjukan Irjen Pol. Boy Rafli sebagai Kepala BNPT oleh TR Kapolri,'' ucapnya.

Dengan adanya kesalahan ini, IPW mendesak Kapolri segera membatalkan TR pengangkatan Irjen Pol. Boy Rafly sebagai Kepala BNPT. IPW juga berharap Presiden Jokowi memperpanjang masa jabatan Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius sebagai Kepala BNPT, sama seperti saat Presiden memperpanjang masa jabatan Ansaad Mbay sebagai Kepala BNPT.

Menurut Neta, tidak ada alasan yang serius untuk mengganti Suhardi Alius, kecuali pensiun dari Polri. Selama menjabat sebagai Kepala BNPT, Suhardi Alius dinilai IPW tidak bermasalah, semua program BNPT berjalan lancar, termasuk program deradikalisasi.

Bahkan, kata dia, Suhardi punya prestasi yang sangat menonjol selama memimpin, misalnya aksi terorisme di Indonesia cenderung meredup. Sehingga, Densus 88 bisa membersihkan kantong-kantong terorisme dengan landai di berbagai daerah.***

Editor:hasan b
Sumber:republika.co.id
Kategori:Nasional

wwwwww