Hindari Kegaduhan di Saat Pandemi Corona, Syarief Hasan Tolak 500 TKA China ke Sultra

JAKARTA - Pandemi Covid-19 atau virus Corona di wilayah Indonesia belum juga usai. Dari catatan pemerintah melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, kasus positif masyarakat yang terpapar virus per Jumat, 1 Mei 2020 terus bertambah menembus 10 ribu lebih.

Di tengah berbagai berbagai upaya keras yang dilakukan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat Indonesia melawan dan meminimalisir laju penyebaran virus, muncul kabar rencana kedatangan sekitar 500 Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China masuk wilayah Indonesia tepatnya ke Sulawesi Tenggara, yang menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat.

Kabar tersebut langsung disikapi Wakil Ketua MPR RI Syariefuddin Hassan. Dalam pernyataannya di Jakarta, Jumat (1/5/2020), Pimpinan MPR dari Partai Demokrat ini berharap agar Presiden RI Joko Widodo harus tegas menolak rencana masuknya TKA tersebut.

“Saya berharap di tengah gencarnya pemerintah melakukan upaya pencegahan dengan berbagai aturan yang harus dipatuhi seluruh rakyat, Presiden harus menolak rencana tersebut,. Saya khawatir bila diizinkan masuk, akan menjadi contoh ketidak tegasan pemerintah dalam hal penanganan penyebaran pandemi Covid-19. Apalagi TKA tersebut berasal dari negara yang menjadi epicentrum pandemi,” katanya.

Selain itu, lanjut Syarief Hasan, dikhawatirkan masuknya 500 TKA tersebut juga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang banyak terdampak kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.

“Ada ketidakadilan jika rencana teralisasi, dirasakan oleh masyarakat terdampak terutama di wilayah Sulawesi Tenggara yang sedang sangat gundah karena kehilangan penghasilan dan sangat membutuhkan pekerjaan secepatnya untuk bertahan di masa pandemi,” tambahnya.

Pada intinya, Syarief Hasan menegaskan, bangsa Indonesia tidak menolak dan tidak alergi atau diskirminatif terhadap Tenaga Kerja Asing dari manapun termasuk dari China.

Tetapi, rencana masuknya ratusan TKA asing tersebut di tengah upaya pencegahan penyebaran virus serta melihat banyaknya masyarakat Indonesia yang terdampak kehilangan pekerjaan sehingga rasa ketidakdilan muncul, timingnya untuk saat ini sangat tidak tepat.***