Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pemerintah RI Putuskan tidak Berangkatkan Haji 2020
Peristiwa
24 jam yang lalu
Pemerintah RI Putuskan tidak Berangkatkan Haji 2020
2
Pilkada Rohul, DPP PAN hanya Terbitkan Rekomendasi untuk Erizal-Topan
Politik
23 jam yang lalu
Pilkada Rohul, DPP PAN hanya Terbitkan Rekomendasi untuk Erizal-Topan
3
Klarifikasi, Luhut Tegaskan tidak Punya Akun Twitter
Nasional
23 jam yang lalu
Klarifikasi, Luhut Tegaskan tidak Punya Akun Twitter
4
Fachrul Razi: Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Bukan Pertama Kali
Nasional
23 jam yang lalu
Fachrul Razi: Pembatalan Pemberangkatan Jamaah Haji Bukan Pertama Kali
5
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
Peristiwa
16 jam yang lalu
Pimpin Penangkapan Buronan Nurhadi, Novel Baswedan Jadi Trending
6
Jelang New Normal, DPD RI Serap Aspirasi Tenaga Pendidik DKI Jakarta
DPD RI
22 jam yang lalu
Jelang New Normal, DPD RI Serap Aspirasi Tenaga Pendidik DKI Jakarta
Home  /  Berita  /  Ekonomi

BP2MI Sebut 89 Calon Pekerja Migran Disandera PT TNP Bekasi Karena Tak Bisa Setor Rp20 Juta

BP2MI Sebut 89 Calon Pekerja Migran Disandera PT TNP Bekasi Karena Tak Bisa Setor Rp20 Juta
Senin, 04 Mei 2020 17:20 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani, mengungkapkan, aksi penyanderaan 89 Calon Pekerja Migran (PMI) yang dilakukan PT. Tritunggal Nuansa Primatama Bekasi, adalah pelanggaran berat.

Terlebih lagi, para calon pekerja diwajibkan membayar Rp20 juta/orang ke PT. Tritunggal Nuansa Primatama, jika ingin pulang ke daerah masing-masing. "89 calon pekerja migran yang ditampung di Bekasi adalah penyanderaan. Karena para pekerja migran ini tidak dipulangkan akibat tidak bisa menyetor uang sebesar itu," ujar Benny Rhamdani, Senin (04/05/2020).

Benny Rhamdani juga menjelaskan, PT. Tritunggal Nuansa Primatama Bekasi melakukan rekrutmen terhadap calon pekerja migran secara legal. Karena saat wabah Corona, pemerintah telah mengeluarkan Permenaker No. 151 Tahun 2020 tentang Penghentian Sementara Penempatan PMI, yang terbit pada tanggal 18 Maret 2020.

Pemerintah sudah tiga kali meminta perusahaan untuk segera memulangkan 89 calon pekerja migran dari penampungan, namun tidak dilakukan oleh perusahaan. Alasannya perusahaan khawatir para pekerja migran tidak akan kembali atau berpindah perusahaan lain.

"Sebenarnya itu alasan saja. Mana mungkin mereka tidak akan kembali, karena 89 orang itu yang butuh pekerjaan. Identitas mereka sudah terdata dalam satu sistim yang terintegrasi, kalau pindah perusahaan pasti akan terdeteksi," ujarnya.

"Merekka ini meminta uang sebesar Rp20 juta dan kalau tidak bisa maka tidak dipulangkan, itu bisa dikatakan penyanderaan. Padahal perusahaan tahu karena wabah Corona, pemerintah sudah melarang pengiriman calon pekerja migran dan berisiko jika menampung orang dalam jumlah besar," tukasnya.

Sebelumnya diberitakan, berdasarkan laporan masyarakat, Kepala BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) Benny Rhamdani menggerebek lokasi penampungan calon pekerja migran di Jati Asih, Kota Bekasi, Minggu (3/5).

Sebanyak 89 orang calon pekerja migran dari berbagai daerah di Indonesia tidak segera dipulangkan pada saat pemerintah menghentikan pengiriman ke luar negeri karena pandemi Corona. "Saya sidak (inspeksi mendadak) atas laporan dari masyarakat, mendatangi langsung salah satu penampungan milik P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia) di Bekasi," jelasnya.

89 Calon pekerja migran Indonesia (PMI) itu berasal dari 6 Provinsi, dengan rincian 31 orang dari Lombok NTB, dari Lampung sebanyak 27 orang, dari Palu, Sulawesi Tengah sebanyak 20 orang, dari Kendari, Sulawesi Tenggara 3 orang, dari Kerawang, Jawa Barat sebanyak 5 orang, dan dan Jawa Tumur sebanyak 3 orang

"Mereka akan diberangkatkan ke negara Malaysia, Singapura dan Brunei. Mereka sudah ada di penampungan PT (BLK LN) bahkan ada yang sampai 7 bulan disana, karena situasi pandemi Covid-19 tidak bisa diberangkatkan ke negara penempatan,” jelasnya.

Benny Rhamdani juga memastikan akan memproses dan menindak persuhaan yang telah melanggar peraturan yang berlaku. "Saya pastikan akan menindak keras sesuai kewenangan BP2MI untuk mencabut tunda layan perusahaan tersebut," tegasnya.

Benny Rhamdani memastikan akan memberikan surat jaminan agar perusahaan memulangkan calon PMI tersebut. "Terkait kekhawatiran perusahaan bahwa para calon PMI tidak akan kembali, maka saya akan memberikan surat jaminan bila memang dibutuhkan. Jadi tidak ada lagi alasan perusahaan tidak memulangkan calon PMI tersebut. Saya tahu alasan mereka takut-takut, tapi ingat berapa keuntungan yang selama ini dinikmati perusahaan pada kondisi normal," ujarnya.***


wwwwww