Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Terapkan New Normal, DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa
Peristiwa
20 jam yang lalu
Terapkan New Normal, DPR Minta Pemerintah Tak Tergesa-gesa
2
Ketua DPD RI Ajak Elemen Bangsa Gotong Royong Tekan Covid-19
Politik
21 jam yang lalu
Ketua DPD RI Ajak Elemen Bangsa Gotong Royong Tekan Covid-19
3
Petani Mengamuk, Lalu Bacok Istri hingga Tewas Mengenaskan
Umum
20 jam yang lalu
Petani Mengamuk, Lalu Bacok Istri hingga Tewas Mengenaskan
4
Syarief Hasan : Tap MPRS No. XXV/1966 Beri Kepastian Hukum dalam RUU HIP
Politik
20 jam yang lalu
Syarief Hasan : Tap MPRS No. XXV/1966 Beri Kepastian Hukum dalam RUU HIP
5
Dugaan Gratifikasi, KPK Tangkap Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya di Jakarta Selatan
Hukum
21 jam yang lalu
Dugaan Gratifikasi, KPK Tangkap Mantan Sekretaris MA Nurhadi dan Menantunya di Jakarta Selatan
6
DMI: Kapasitas Masjid Hanya Boleh 40 Persen Saat New Normal
Kesehatan
20 jam yang lalu
DMI: Kapasitas Masjid Hanya Boleh 40 Persen Saat New Normal
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Keringanan Pajak Media

DPR dan Pemerintah Sepakat Beri Keringanan Pajak Media
Jum'at, 15 Mei 2020 15:35 WIB
JAKARTA - Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid mendukung pemberian insentif ekonomi bagi industri media di tengah pandemi Covid-19.

Meutya menilai ada sejumlah insentif yang memungkinkan dilakukan pemerintah, seperti iklan dan kredit.

"Saya rasa program diseminasi pemerintah dapat merangkul media massa melalui layanan iklan," kata Meutya kepada Tempo hari ini, Jumat, 15 Mei 2020.

Meutya mengungkapkan bahwa pemerintah sudah sepakat memberikan keringanan pajak fasilitas hasil dari pertemuan diarinya, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Dewan Pers.

"Tinggal masing-masing media berkomunikasi dengan Dirjen Pajak untuk terkait pelaksanaannya. Atau Dewan Pers yang berkonsultasi dengan Dirjen Pajak," ucap politikus Partai Golkar ini.

Anggota Komisi I Bobby Adhityo Rizaldi setuju pemerintah memberikan insentif untuk industri media massa selama non APBN, seperti keringanan pajak dan alokasi iklan sosialisasi penanganan Covid-19.

Dua skema insentif ekonomi yang disampaikan Meutya tadi bagian dari tujuh usulan Dewan Pers dan sejumlah asosiasi perusahaan media kepada pemerintah.

Lima usulan insentif lainnya adalah subsidi harga kertas, subsidi tagihan listrik untuk Mei-Desember 2020, penangguhan tagihan BPJS Ketenagakerjaan, penangguhan pembayaran pajak perusahaan pers, dan memaksimalkan pungutan PPh dari perusahaan platform global yang beroperasi di Indonesia seperti Google, Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, dan Microsoft.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Tempo.co
Kategori:Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta

wwwwww