Konser BPIP Pengalihan Isu Pemerintah Gagal Tangani Pandemi Covid-19

JAKARTA - Konser virtual yang gelar Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di tengah pandemi Covid19 terus menuai kritik dari sejumlah kalangan, termasuk Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) DPP Partai Demokrat, Irwan.

Irwan menilai acara konser itu digelar sebagai upaya pengalihan isu kegagalan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19.

"Konser digelar BPIP itu sebagai pengalihan isu dari kegagalan pemerintah tangani Covid-19," kata Irwan kepada wartawan, di Jakarta, Senin (18/5/2020).

Politisi asal Kalimantan Timur itu menilai tidak tepat di tengah carut marut kondisi ekonomi masyarakat akibat wabah Wuhan di Indonesia, pemerintah justru membuat kegiatan yang tidak berfaedah dan hanya pencitraan di tengah pandemi Covid-19.

"Bukannya fokus penguatan PSBB malah memilih acara seremonial seperti konser musik. Ini pencitraan akut dan menyakiti hati rakyat yang semua lagi susah," sebut Anggota DPR RI yang akrab disapa Irwan Fecho ini.

Sehingga wajar, imbuh Irwan, bila kemudian publik menilai konser dibuat untuk menutupi isu pragmatisme kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, dari soal Perppu Covid-19, kartu Prakerja, relaksasi PSBB, Kenaikan iuran BPJS, hingga UU Minerba.

"Permasalahan bantuan tidak merata, belum menyentuh seluruh tanah air, terus naiknya jumlah yang positif dan pasien yang dirawat serta membludaknya penumpang di transportasi darat, laut dan udara harusnya ini yang diutamakan," ketus anggota komisi V DPR itu.

"Ketimbang menjadikan kegiatan konser sebagai pengalihan isu kegagalan pemerintah tangani Covid-19," tandasnya.

Seperti diketahui, Majelis Permusyawaratan Rakyat menggelar konser amal penggalangan dana dengan tajuk MPR Peduli Bersama BPIP dan BNPB melalui konser virtual "Berbagi Kasih Bersama Bimbo, Bersatu Melawan Corona" ditayangkan Minggu, 17 Mei 2020, pukul 19.30-22.00 WIB langsung dari Studio TVRI Jakarta.

Siaran pers Humas MPR RI yang diterima di Jakarta, Jumat, menyebutkan acara tersebut digelar bersama oleh MPR RI, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB/Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19), dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).***