Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
Politik
14 jam yang lalu
Banyak Masyarakat Terjebak Pinjaman Online, Ini Catatan DPR Untuk APFI dan OJK
2
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
Politik
14 jam yang lalu
Jumlah Pasien Covid Tak Imbang dengan Jumlah Nakes, Negara Wajib Hadir
3
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
Peristiwa
12 jam yang lalu
Pemerintah Didesak Tetapkan OPM sebagai Organisasi Teroris
4
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
Kesehatan
12 jam yang lalu
Pemerintah Diminta Tegas dan Tak Tebang Pilih Tegakkan Protokol Kesehatan
5
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
Peristiwa
12 jam yang lalu
Selalu Gratiskan Biaya Berobat Santri, Dr Andriani Wafat saat Gempa Guncang Mamuju
6
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Pemerintahan
11 jam yang lalu
Sinergikan SDGs, Gus Menteri Minta Desa Lakukan Pendataan secara Mikro
Home  /  Berita  /  Kesehatan

JK Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Terapkan 'Herd Immunity'

JK Ingatkan Pemerintah Hati-Hati Terapkan Herd Immunity
Arus lalu-lintas menuju Pasar Pondok Labu macet pada Selasa (19/5/2020) siang. (Foto: Muslikhin/GoNews.co)
Selasa, 19 Mei 2020 17:47 WIB
JAKARTA - "Artinya, virus terus dibiarkan menyebar sehingga banyak orang terinfeksi dan jika bertahan hidup akan kebal,". Demikian kutipan MIT Technology Review yang menjelaskan soal herd immunity.

Terkait hal itu, Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI) Jusuf Kalla (JK), mengingatkanpemerintah agar tidak menempuh cara herd immunity (kekebalan kelompok) dalam rangka menanggulangi pandemi virus corona/Covid-19).

Dilansir CNN Indonesia, Selasa (19/5/2020), JK menyebut, herd immunity bisa menimbulkan banyak korban karena tidak ada kepastian seseorang akan kebal dari virus corona. Skenario terburuk yang mungkin akan dihadapi justru kematian.

"Kerugian materi bisa diganti tapi ini kan tidak bisa," kata JK.

Seperti diketahui, pemerintah mulai bicara soal New Normal, atau The Next Normal (dalam berkas materi rapat BNPB 12 Mei 2020). Seiring dengan itu, rencana pemerintah melonggarkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga terus menggema. Dan meski masih rencana, beberapa pasar mulai ramai pengunjung bahkan hingga berjejal.

Untuk diketahui, Badan Kesehatan Dunia (WHO) telah memberikan pedoman bagi negara-negara soal penerapan the new normal. Inti dari pedoman transisi tersebut yakni pemerintah suatu negara harus membuktikan transmisi Covid-19 telah dikendalikan.

Pelonggaran PSBB ini pernah menjadi perhatian serius, Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat. Ia mempertanyakan rencana pemerintah. Kata Lestari, "apakah negara kita sudah memenuhi persyaratan itu semua, di kala kasus positif Covid-19 terus bertambah?".

Juru Bicara Koalisi Lawan Corona (KLC) Nukila Evanty berharap, pemerintah memiliki kajian matang sebelum menerapkan setiap kebijakan.

"Kita dengar ada tim pakar di BNPB yang tengah menyusun kajian terkait rencana pelonggaran PSBB. Kita upayakan, sedari dini mereka mau terbuka soal kajiannya agar apapun yang diterapkan nanti bisa efektif menjaga keberlangsungan hidup masyarakat dan bangsa," kata Nukila.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:GoNews Group, Kesehatan, Nasional, Umum, DKI Jakarta
wwwwww