Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
Umum
22 jam yang lalu
43 Persen Serangan Siber Sasar UMKM, BSSN Beri Pedoman Proteksi
2
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
DPR RI
17 jam yang lalu
Ungkap Korupsi Dana Covid19, KPK: Hanya Persoalan Waktu bagi Kami
3
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
MPR RI
16 jam yang lalu
Klaster Baru Covid-19 di Gontor 2, Gus Jazil: Harusnya Rapid Test Santri Digaritaskan
4
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
Sepakbola
17 jam yang lalu
Timnas U 16 Indonesia Sudah Terbiasa Latihan dengan Protokol Kesehatan
5
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
Hukum
16 jam yang lalu
Kuasa Hukum Wahyu Setiawan Desak KPK Hadirkan Gubernur Papua Barat ke Persidangan
6
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Istana Nyatakan Pentingnya Digitalisasi Pers dan Penyiaran
Home  /  Berita  /  DPR RI

Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa 'Ambyarrr'

Jika Labil, Kebijakan Penanggulangan Covid-19 bisa Ambyarrr
Ilustrasi. (Gambar: Dok. PKS)
Kamis, 28 Mei 2020 16:09 WIB
JAKARTA - Indobarometer bersama Puslitbangdiklat RRI telah melakukan survei yang dilakukan 12-18 Mei 2020 dan mencatat 53,8% publik tidak puas dengan cara Presiden Jokowi menangani Covid-19.

Menanggapi hal itu, Legislator asal PKS Mardani Ali Sera menilai, ketidakpuasan publik merupakan hal yang wajar. Mengingat, "sejak awal pemerintah terkesan meremehkan dan menolak peringatan yang disampaikan lembaga dunia dan peneliti ada kemungkinan Indonesia terserang virus ini,".

Hal itu disampaikan Mardani kepada wartawan, Kamis (28/5/2020). Kata Mardani, "Kalau istilah milenialnya, pemerintah banyak 'labilnya' dan membuat Ambyarrr kebijakannya,".

Mardani berharap pemerintah mengurangi "kebijakan yang mencla-mencle,". Itu hanya satu dari sekian catatan negatif Mardani yang meliputi, persoalan data, akselerasi bantuan, peningkatan jumlah kemiskinan, dan koordinasi penanggulangan pandemi.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Politik

wwwwww