Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
PERBASI Gelar Seleknas untuk Bentuk Timnas Basket 5on5 Putri U-18 di Bali
Olahraga
23 jam yang lalu
PERBASI Gelar Seleknas untuk Bentuk Timnas Basket 5on5 Putri U-18 di Bali
2
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
Umum
21 jam yang lalu
Lala Widy Laris, Sebulan Penuh Main di Pesbukers Ramadan
3
Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Road Race Championship 2025
Olahraga
24 jam yang lalu
Indonesia Jadi Tuan Rumah Asia Road Race Championship 2025
4
Jordi, Elkan dan Yance Absen di Laga Lawan Vietnam
Olahraga
24 jam yang lalu
Jordi, Elkan dan Yance Absen di Laga Lawan Vietnam
5
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
Umum
22 jam yang lalu
Usher Menikah Diam-diam, Kejutkan Keluarga dan Fans
6
Timnas Indonesia Butuh Dukungan Penuh Suporter
Olahraga
23 jam yang lalu
Timnas Indonesia Butuh Dukungan Penuh Suporter
Home  /  Berita  /  DPR RI

Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19

Sukamta Sebut New Normal Hanya Kedok Pemerintah Tutupi Kegagalan Tangani Covid-19
Kamis, 28 Mei 2020 22:47 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Wakil Ketua Fraksi PKS, Sukamta meminta pemerintah jujur menyampaikan situasi dan kondisi yang ada saat ini sebelum mewacanakan pelonggaran PSBB hingga menerapkan New Normal.

Sukamta menilai, pemerintah seolah-olah melihat situasi sudah semakin membaik sehingga mulai melakukan upaya lain ditengah pandemi yang belum juga reda.

"Saat ini protokol beradaptasi dengan tatanan normal baru sudah diterbitkan Kemenkes, pak Presiden juga sudah minta agar ada sosialiasi secara masif terhadap protokol ini, kan sudah jelas arahnya ke depan pelonggaran PSBB," ujar Sukamta dalam keterangannya, Kamis (28/5/20).

"Mestinya pemerintah jelaskan secara jujur, benarkah situasi penanganan Covid-19 saat ini sudah semakin terkendali atau wacana new normal ini hanya sebagai kedok untuk menutupi ketidakmampuan pemerintah tangani Covid-19," tandasnya.

Sukamta mencatat ada lima persoalan mendasar sejak awal penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Pertama, tidak pernah ada kejelasan grand desain penanganan virus corona. Bahkan setelah masa tanggap darurat berjalan hampir 3 bulan tidak jelas tahapan apa saja yang akan dilakukan selain hanya pandai berwacana soal pelonggaran PSBB dan “new normal”.

"Padahal kejelasan tahapan itu penting tidak hanya dalam upaya penanganan pandemi tetapi juga menjadi rujukan bagi dunia pendidikan, dunia usaha, pariwisata dalam memulai kembali aktivitasnya," terangnya.

Yang kedua menurut Sukamta, persoalan mendasar ada pada sistem koordinasi. Sejauh ini tidak terlihat jelas garis komando antara presiden, kementerian dan gugus tugas dan pemerintah daerah.

Ketiga, dari pernyataan presiden soal menagih target uji spesimen menunjukkan bahwa selama ini tes Covid-19 masih jauh dari optimal, karena hanya 2 kali yang bisa lebih dari 10 ribu uji spesimen. Sementara angka-angka yang diumumkan setiap sore oleh Jubir Gugus Tugas tidak memberikan gambaran nyata penyebaran virus.

Keempat, masih ada kesenjangan sarana prasaran kesehatan di setiap daerah dan juga SDM tenaga kesehatan. Rasio jumlah tempat tidur rumah sakit di tahun 2018 hanya 1 dibanding 1000 penduduk, di Korea Selatan rasio 11 dibanding 1000 penduduk.

Sementara Presiden meminta Puskemas untuk lebih dilibatkan dalam penanganan Covid-19 namun baru 33 persen yang kondisinya memadai. "Ini artinya sarpras kesehatan yang ada saat ini tidak memadai untuk menghadapi lonjakan jumlah pasien positif, belum lagi soal ketersediaan APD yang banyak dikeluhkan oleh rumah sakit hingga hari ini," tegasnya.

Kelima, pelaksanaan PSBB di berbagai daerah tidak optimal dan banyak pelanggaran terjadi. Ini bisa dibaca tingkat kedisiplinan masyarakat masih rendah. Apakah dengan kondisi masyarakat seperti ini akan siap dengan protokol kesehatan yang ketat.

"Jadi sangat penting kejujuran pemerintah dalam situasi saat ini, seberapa jauh berbagai persoalan mendasar yang kami sebut tadi sudah tertangani dengan baik. Dan kurangi komentar yang bernada meremehkan oleh pihak Pemerintah sebagaimana pak Menko Polhukam kemarin (26/05/2020) yang menyebutkan kematian akibat kecelakan dan diare lebih banyak dibandingkan Virus Corona. Komentar-komentar seperti ini bisa mendorong masyarakat menjadi permisif dan akhirnya mengurangi kewaspadaan,” pungkasnya.***

wwwwww