Soal Tahun Ajaran Baru, MPR Minta Pemerintah Libatkan Pakar Pendidikan dan Kesehatan

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat meminta pemerintah mendengarkan berbagai masukan, seperti dari pakar pendidikan dan Ikatan Dokter Anak Indonesia untuk menentukan metode belajar mengajar paling efektif di tengah wabah, sebelum tahun ajaran baru dimulai.

"Penting juga untuk belajar dari negara lain untuk melihat metode paling efektif, termasuk ke negara yang sudah terlebih dahulu membuka kegiatan di sekolah, sebelum masuk tahun ajaran baru," kata Lestari Moerdijat dalam keterangannya, Kamis (28/5).

Rerie, sapaan akrab Lestari, menilai terlepas dari teknis pelaksanaan awal tahun ajaran baru, perlu mendengarkan masukan dari berbagai pakar untuk dapat mengambil keputusan secara bijaksana perihal kegiatan belajar.

Umpamanya Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) menyebutkan hingga 18 Mei 2020, jumlah pasien dalam pengawasan (PDP) usia anak mencapai 3.324. Sebanyak 129 anak berstatus PDP meninggal dunia. Temuan ini menunjukkan tidak benar kelompok usia anak tidak rentan terhadap COVID-19 atau hanya akan menderita sakit ringan saja.

Menurut Rerie, data tersebut seharusnya bisa menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan otoritas pendidikan.

"Apakah perlu membuka tahun ajaran baru dalam waktu dekat dengan pelonggaran kebijakan. Atau melanjutkan dan memperkuat sistem belajar jarak jauh sepanjang pandemi Covid-19 masih berlangsung," ujar Legislator Partai NasDem itu.

Pendidikan, imbuh Rerie, memang merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar-tawar karena menyangkut generasi berikutnya.

Apabila pemerintah memutuskan untuk membuka kembali kegiatan belajar mengajar di sekolah, Rerie mengungkapkan, perlu dipikirkan bagaimana pengaturan jarak bangku di kelas agar sesuai dengan protokol kesehatan.

Juga bagaimana menyiapkan fasilitas tempat cuci tangan di sebanyak mungkin titik di sekolah, mengatur jarak bangku kantin, menyiapkan masker dan sebagainya.

Rerie mengambil contoh salah satu sekolah di Korea Selatan yang memodifikasi sedemikan rupa bangku sekolah mereka dengan menyiapkan partisi. "Hal ini perlu dipikirkan sejak jauh hari sebelum membuka kembali kegiatan di sekolah," ujar Rerie.

Namun, tambahnya, apabila pemerintah memutuskan untuk tetap melanjutkan kegiatan belajar mengajar dari rumah atau jarak jauh, maka pemerintah perlu segera mengevaluasi proses belajar jarak jauh yang dalam beberapa bulan terakhir ini dilaksanakan.

Evaluasi dilakukan sampai dengan ke pelosok. Termasuk melihat infrastruktur seperti jaringan internet, ketersediaan komputer, termasuk kemampuan guru dalam menyampaikan pelajaran secara jarak jauh.

Hasil evaluasi tersebut, jelasnya, dipakai sebagai dasar untuk perbaikan sistem belajar mengajar di masa datang. "Saya kira upaya-upaya produktif untuk mencari solusi untuk meningkatkan kualitas belajar mengajar di masa wabah Covid-19 ini harus segera dilakukan. Karena jangan sampai generasi berikut menjadi korban akibat lalai memikirkan dunia pendidikan," tukasnya.***