Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ciptaker Untungkan Keuangan Syariah Menurut LDK PP Muhammadiyah
Ekonomi
6 jam yang lalu
Ciptaker Untungkan Keuangan Syariah Menurut LDK PP Muhammadiyah
2
MPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Nasional
Pendidikan
22 jam yang lalu
MPR Minta Pemerintah Prioritaskan Pendidikan Nasional
3
Alasan MPR Puji Langkah Gubernur Yogyakarta Hadapi Covid-19
Nasional
21 jam yang lalu
Alasan MPR Puji Langkah Gubernur Yogyakarta Hadapi Covid-19
4
BAZNAS Resmikan Balai Ternak 'Mendo Manbumi'
Ekonomi
20 jam yang lalu
BAZNAS Resmikan Balai Ternak Mendo Manbumi
5
Pemuda Diminta Bersiap jadi Pemimpin
Nasional
21 jam yang lalu
Pemuda Diminta Bersiap jadi Pemimpin
6
Bayu Gabung Persib, Robert Alberts: Pemain Masa Depan
Sepakbola
9 jam yang lalu
Bayu Gabung Persib, Robert Alberts: Pemain Masa Depan
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Mahfud MD: Terkait Penyadapan, Polisi Bisa Langsung Usut Ahok dan Pengacaranya

Mahfud MD: Terkait Penyadapan, Polisi Bisa Langsung Usut Ahok dan Pengacaranya
Mahfud MD
Senin, 01 Juni 2020 08:00 WIB

JAKARTA - Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD menuturkan, telah terjadi dua masalah pada di sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa lalu (1/2).

Pertama adalah masalah penghardikan serta fitnah. Seperti fitnah dengan menuding KH Ma’ruf Amin menyembunyikan identitasnya.

’’Kalau yang ini, selama Kiai Ma’ruf memberikan maaf, urusan selesai,’’ jelas Mahfud MD.

Nah masalah krusial yang kedua adalah, dalam persidangan itu terindikasi kuat kubu Ahok memiliki rekaman hasil penyadapan percakapan antara Ma’ruf dengan SBY.

’’Jelas sekali dan diucapkan berkali-kali dalam persidangan,’’ katanya.

Di antara indikasi yang kentara adalah pihak Ahok menyampaikan detail waktu percakapan yakni 10.51 dan 10.16. ’’Penyadapan ini pelanggaran luar biasa,’’ jelasnya.

Penyadapan masuk kategori bukan delik pengaduan. Sehingga polisi bisa langsung mengusutnya.

Polisi dapat menanyakan langsung ke Ahok dan jajaran penasehat hukumnya, soal bukti penyadapan itu.

Terkait ancaman hukumannya, merujuk UU ITE lama kurungannya 10 tahun. Sedangkan merujuk UU Telekomunikasi, ancaman pidananya 15 tahun penjara.

Kalaupun ada percakan antara Ma’ruf dengan SBY, Mahfud mengatakan itu bukan pidana atau kejahatan.

Apalagi isinya soal kunjungan ke PBNU. Kalaupun benar ada percakapan soal permintaan fatwa Ahok kepada MUI, Mahfud mengatakan juga bukan pidana.

’’Itu politik. Silahkan dibuat opini publik saat kampanye,’’ jelasnya. (jpnn)

Editor:Arie RF
Sumber:jpnn.com
Kategori:GoNews Group, Lingkungan, Hukum
wwwwww