Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Melalui Buku, Ustaz Togov Ajak Anak Muda Mengubah Pola Pikir dalam Menghadapi Pandemi
Pendidikan
21 jam yang lalu
Melalui Buku, Ustaz Togov Ajak Anak Muda Mengubah Pola Pikir dalam Menghadapi Pandemi
2
Pindah Keyakinan, Ari Wibowo Mengaku Tidak Pernah Salat saat Muslim
Umum
20 jam yang lalu
Pindah Keyakinan, Ari Wibowo Mengaku Tidak Pernah Salat saat Muslim
3
Lagi, Satu Prajurit Gugur Ditembak KKB di Intan Jaya
Peristiwa
19 jam yang lalu
Lagi, Satu Prajurit Gugur Ditembak KKB di Intan Jaya
4
Bupati Sleman Dinyatakan Positif Covid-19 Setelah Seminggu Disuntik Vaksin
Peristiwa
21 jam yang lalu
Bupati Sleman Dinyatakan Positif Covid-19 Setelah Seminggu Disuntik Vaksin
5
Reklamasi Sebabkan Kerusakan Ekosistem Teluk Ambon, LaNyalla Desak Lakukan Rehabilitasi
Politik
20 jam yang lalu
Reklamasi Sebabkan Kerusakan Ekosistem Teluk Ambon, LaNyalla Desak Lakukan Rehabilitasi
6
Beredar Formulasi Nomor dan Kode Cek HP Disadap, Ini Imbauan Legislator Komisi Hukum DPR...
Umum
19 jam yang lalu
Beredar Formulasi Nomor dan Kode Cek HP Disadap, Ini Imbauan Legislator Komisi Hukum DPR...
Home  /  Berita  /  Lingkungan

Mahfud MD: Terkait Penyadapan, Polisi Bisa Langsung Usut Ahok dan Pengacaranya

Mahfud MD: Terkait Penyadapan, Polisi Bisa Langsung Usut Ahok dan Pengacaranya
Mahfud MD
Senin, 01 Juni 2020 08:00 WIB

JAKARTA - Ketua MK periode 2008-2013 Mahfud MD menuturkan, telah terjadi dua masalah pada di sidang penodaan agama dengan terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok pada Selasa lalu (1/2).

Pertama adalah masalah penghardikan serta fitnah. Seperti fitnah dengan menuding KH Ma’ruf Amin menyembunyikan identitasnya.

’’Kalau yang ini, selama Kiai Ma’ruf memberikan maaf, urusan selesai,’’ jelas Mahfud MD.

Nah masalah krusial yang kedua adalah, dalam persidangan itu terindikasi kuat kubu Ahok memiliki rekaman hasil penyadapan percakapan antara Ma’ruf dengan SBY.

’’Jelas sekali dan diucapkan berkali-kali dalam persidangan,’’ katanya.

Di antara indikasi yang kentara adalah pihak Ahok menyampaikan detail waktu percakapan yakni 10.51 dan 10.16. ’’Penyadapan ini pelanggaran luar biasa,’’ jelasnya.

Penyadapan masuk kategori bukan delik pengaduan. Sehingga polisi bisa langsung mengusutnya.

Polisi dapat menanyakan langsung ke Ahok dan jajaran penasehat hukumnya, soal bukti penyadapan itu.

Terkait ancaman hukumannya, merujuk UU ITE lama kurungannya 10 tahun. Sedangkan merujuk UU Telekomunikasi, ancaman pidananya 15 tahun penjara.

Kalaupun ada percakan antara Ma’ruf dengan SBY, Mahfud mengatakan itu bukan pidana atau kejahatan.

Apalagi isinya soal kunjungan ke PBNU. Kalaupun benar ada percakapan soal permintaan fatwa Ahok kepada MUI, Mahfud mengatakan juga bukan pidana.

’’Itu politik. Silahkan dibuat opini publik saat kampanye,’’ jelasnya. (jpnn)

Editor:Arie RF
Sumber:jpnn.com
Kategori:GoNews Group, Lingkungan, Hukum
wwwwww