Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
18 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
5 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
3
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
15 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
4
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
16 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
5
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
Politik
4 jam yang lalu
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
6
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Umum
6 jam yang lalu
Penumpang Garuda yang Tewas Telah Dinyatakan Negatif Covid-19 Sebelumnya
Home  /  Berita  /  Politik

Data KPK ada 118 Kasus Keluhan Bansos, MPR Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen Penyaluran

Data KPK ada 118 Kasus Keluhan Bansos, MPR Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen Penyaluran
Ilustrasi. (Net)
Senin, 08 Juni 2020 14:46 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), merespons data keluhan bansos melalui aplikasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana dari laporan KPK tersebut, menurut Bamsoet masih banyak keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial/bansos yang belum tepat sasaran.

"Laporan dari aplikasi Jaga Bansos per 5 Juni 2020, ada 118 keluhan terkait penyaluran bansos," ujar Bamsoet, Senin (8/6/2020).

Untuk itu kata Bamsoet, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah/Pemda harus segera memperbaiki manajemen penyaluran, serta mengecek dan menindaklanjuti laporan tersebut, dan segera memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dikeluhkan, seperti pelapor yang sudah didaftar namun tidak menerima bansos yang tidak menerima bansos.

"Termasuk juga dengan jumlah bantuan dana yang diterima kurang dari yang seharusnya diberikan, bansos tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, adanya penerima fiktif, laporan mengenai adanya warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu, kualitas bansos yang diterima buruk, dan yang seharusnya tidak menerima bansos, tetapi memperoleh bansos," tandasnya.

Pemerintah kta dia, juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bansos, melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, dan verifikasi data yang dilakukan berjenjang dari RT, RW, hingga provinsi.

"Kami juga meminta agar KPK terus meningkatkan dan memaksimalkan aplikasi Jaga Bansos untuk mencegah korupsi, khususnya pada bansos, sehingga bansos dapat tersalurkan tepat sasaran," urainya.

Terakhir, peran serta masyarakat juga diperlukan dalam melakukan pengawasan, agar penyaluran bansos dapat dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran.***


wwwwww