Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Hasil Survei SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI
Nasional
15 jam yang lalu
Hasil Survei SMRC: PKS dan Suku Minang Dominasi Kesadaran akan Isu Kebangkitan PKI
2
KAMI Bakal Gelar Deklarasi di Riau 16 Oktober 2020
Politik
4 jam yang lalu
KAMI Bakal Gelar Deklarasi di Riau 16 Oktober 2020
3
Gedung DPR RI Resmi Diasuransikan
DPR RI
10 jam yang lalu
Gedung DPR RI Resmi Diasuransikan
4
Moeldoko Peringatkan Gatot Nurmantyo: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik
Politik
7 jam yang lalu
Moeldoko Peringatkan Gatot Nurmantyo: Jangan Coba-coba Ganggu Stabilitas Politik
5
Bus Pariwisata Tabrak 6 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 20 Terluka
Peristiwa
23 jam yang lalu
Bus Pariwisata Tabrak 6 Kendaraan, 4 Orang Tewas dan 20 Terluka
6
Sunat Masa Hukuman Anas Urbaningrum 6 Tahun, Ini 9 Alasan MA
Nasional
15 jam yang lalu
Sunat Masa Hukuman Anas Urbaningrum 6 Tahun, Ini 9 Alasan MA
Home  /  Berita  /  Politik

Data KPK ada 118 Kasus Keluhan Bansos, MPR Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen Penyaluran

Data KPK ada 118 Kasus Keluhan Bansos, MPR Minta Pemerintah Perbaiki Manajemen Penyaluran
Ilustrasi. (Net)
Senin, 08 Juni 2020 14:46 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo (Bamsoet), merespons data keluhan bansos melalui aplikasi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dimana dari laporan KPK tersebut, menurut Bamsoet masih banyak keluhan masyarakat terkait penyaluran bantuan sosial/bansos yang belum tepat sasaran.

"Laporan dari aplikasi Jaga Bansos per 5 Juni 2020, ada 118 keluhan terkait penyaluran bansos," ujar Bamsoet, Senin (8/6/2020).

Untuk itu kata Bamsoet, Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah/Pemda harus segera memperbaiki manajemen penyaluran, serta mengecek dan menindaklanjuti laporan tersebut, dan segera memberikan solusi dan jalan keluar dari permasalahan yang dikeluhkan, seperti pelapor yang sudah didaftar namun tidak menerima bansos yang tidak menerima bansos.

"Termasuk juga dengan jumlah bantuan dana yang diterima kurang dari yang seharusnya diberikan, bansos tidak dibagikan oleh aparat kepada penerima bantuan, adanya penerima fiktif, laporan mengenai adanya warga yang mendapatkan bantuan lebih dari satu, kualitas bansos yang diterima buruk, dan yang seharusnya tidak menerima bansos, tetapi memperoleh bansos," tandasnya.

Pemerintah kta dia, juga harus meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bansos, melakukan perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial/DTKS, dan verifikasi data yang dilakukan berjenjang dari RT, RW, hingga provinsi.

"Kami juga meminta agar KPK terus meningkatkan dan memaksimalkan aplikasi Jaga Bansos untuk mencegah korupsi, khususnya pada bansos, sehingga bansos dapat tersalurkan tepat sasaran," urainya.

Terakhir, peran serta masyarakat juga diperlukan dalam melakukan pengawasan, agar penyaluran bansos dapat dilaksanakan secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran.***

wwwwww