Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
DPR RI
17 jam yang lalu
Menciptakan Data Kemiskinan yang Akurat Butuh Ketegasan Regulasi
2
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
DPR RI
15 jam yang lalu
NasDem akan Terus Perjuangkan RUU PKS
3
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
Politik
4 jam yang lalu
Hentikan Kartu Prakerja, DPR Apresiasi Pemerintah
4
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
Nasional
15 jam yang lalu
Urgensi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
5
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
Politik
3 jam yang lalu
Iuran BPJS Naik Lagi, Pimpinan MPR Sebut Bebani Rakyat saat Pandemi
6
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Peristiwa
21 jam yang lalu
Tuduh Santri Calon Teroris, Pimpinan Ponpes Daarul Ilmi Tuntut Denny Siregar Dipenjarakan
Home  /  Berita  /  Ekonomi

Survei IPI: Publik Butuh Sembako dan Bantuan Tunai, Bukan Pelatihan Online

Survei IPI: Publik Butuh Sembako dan Bantuan Tunai, Bukan Pelatihan Online
Ilustrasi. (Net)
Senin, 08 Juni 2020 12:24 WIB
JAKARTA - Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan mayoritas masyarakat tidak setuju dana kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Masyarakat lebih memilih sembako serta bantuan uang tunai dibandingkan pelatihan daring.

Sebesar 48,9 persen responden menyatakan tidak setuju kartu prakerja digunakan untuk pelatihan daring. Sementara yang setuju mencapai angka 29,8 persen. 21,4 persen responden tidak menjawab.

"Sebagian besar tidak setuju sebagian dana di kartu prakerja digunakan untuk pelatihan online," kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi dalam pemaparan survei melalui daring, Senin (8/6/2020).

Dari 48,9 persen yang tidak setuju, sebagian besar menyatakan lebih baik dana program prakerja untuk sembako dan bantuan tunai. Sebanyak 34 persen menilai lebih baik untuk sembako, 32,3 persen menilai lebih membutuhkan bantuan tunai.

Sisanya, 11,5 persen menyatakan pelatihan lebih baik di lapangan tidak secara daring. 8,9 persen menilai dibutuhkan untuk bantuan UMKM, 7,9 persen menjawab untuk padat karya melibatkan warga, dan 1,5 persen lainnya.

"Yang tidak setuju menilai pembagian sembako dan bantuan tunai bagi yang membutuhkan lebih bermanfaat ketimbang untuk pelatihan online," kata Burhanuddin.

Sementara itu, mayoritas masyarakat menilai bantuan sosial berupa sembako dan bantuan tunai oleh pemerintah belum tepat sasaran. 60,3 persen responden menyatakan bantuan sosial belum tepat sasaran untuk warga kurang mampu. Hanya 29,7 persen yang menyatakan sudah tepat sasaran.

Survei Indikator Politik Indonesia ini dilaksanakan pada 16-18 Mei 2020. Survei dilakukan melalui kontak telepon kepada responden. Survei ini mengambil 1.200 responden yang terdistribusi secara acak dari seluruh Indonesia. Survei memiliki metode simple random sampling dengan margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Merdeka.com
Kategori:Peristiwa, Ekonomi, Pemerintahan, DKI Jakarta

wwwwww