Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
18 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
9 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
3
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
15 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
15 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Pemerintahan
13 jam yang lalu
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Home  /  Berita  /  Politik

NasDem Desak Pemerintah Perhatikan Sektor Pertanian di Masa Pandemi

NasDem Desak Pemerintah Perhatikan Sektor Pertanian di Masa Pandemi
Politisi NasDem, Charles Meikyansah. (Istimewa)
Selasa, 16 Juni 2020 15:35 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Politisi NasDem, Charles Meikyansah mendesak pemerintah segera memperhatikan sektor pertanian di saat Pandemi Covid-19 belum usai. Sektor pertanian kata Dia, perlu mendapat perhatian dari pemerintah karena berpengaruh besar terhadap hajat hidup masyarakat Indonesia.

Anggota Komisi IV DPR ini mengatakan, jika kerangka kerja ekonomi makro Indonesia mengalami koreksi akibat adanya pandemi yang melanda seluruh dunia, tidak terkecuali Indonesia.

Pada 2021 pemerintah terlihat serius untuk mengelola dampak covid-19 terhadap perekonomian Indonesia, dengan berfokus kepada upaya-upaya pemulihan ekonomi serta reformasi masalah fundamental ekonomi jangka menengah panjang.

"Kerangka kerja ekonomi makro Indonesia disusun dengan mempertimbangkan dampak dari covid-19 yang berdampak kepada perekonomian nasional," ujarnya dalam keterangan tertulisnya, Selasa, (16/6/2020).

Lebih lanjut Charles menuturkan, pada masa pandemi covid-19 terjadi penurunan kesejahteraan petani, yang dapat dilihat berdasarkan Data Nilai Tukar Petani (NTP) dan Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP) yang mengalami penurunan.

Penurunan NTP sebesar 102,09 atau turun 1,22 persen dibandingkan dengan NTP bulan sebelumnya. Penurunan NTP terjadi karena adanya penurunan Indeks Harga yang Diterima Petani (lt), yaitu sebesar 1,08 persen, sedangkan Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) naik sebesar 0,14 persen.

Data NTUP pada Maret 2020 menunjukkan adanya penurunan sebesar 102,90 atau turun 1,18 persen dibandingkan dengan NTUP bulan sebelumnya. "Berkaca pada data tersebut penting untuk pemerintah memperhatikan kesejahteraan petani dengan cara melakukan intervensi kebijakan yang berpihak kepada petani," tambah dia.

Dia menambahkan penurunan NTP dan NTUP berdampak tidak baik terhadap petani, khususnya di tengah perlambatan ekonomi di tengah pandemi saat ini. "Dalam kondisi krisis seperti sekarang ini, kita perlu memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan. Apalagi mengingkat sebagian besar dari penduduk kita di Indonesia, berpofesi sebagai petani," lanjutnya.

Data dari Food Agricultural and Organization (FAO) 2018 menunjukkan bahwa 93 persen mayoritas petani Indonesia adalah petani kecil (smallholder farmers).Hingga saat ini masih terdapat 88 kabupaten/kota rentan pangan, sebagaimana dilansir oleh Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) pada 2018 lalu.

Sebagian besar daerah rentan pangan tersebut terletak di wilayah timur Indonesia. Masalah ini semakin serius dengan adanya pandemi covid-19 yang mengancam perekonomian dunia, termasuk Indonesia.

Langkah strategis harus dilakukan untuk memastikan daerah-daerah rawan pangan bisa melewati masa pandemi ini dengan keadaan yang baik, tanpa adanya permasalahan di sektor pangan. Oleh karena itu, produksi pertanian untuk mencukupi kebutuhan di daerah-daerah rentan pangan. Tentu jalur distribusi (supply-chain) dipastikan agar tidak ada kendala dalam distribusi kebutuhan pangan.

Kebijakan yang tepat di sektor pertanian sangat penting untuk memacu pertumbuhan ekonomi, misalnya dengan cara pembelian alat dan mesin pertanian (alsintan) yang kemudian berdampak terhadap produksi yang meningkat.

Keberhasilan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam menjaga performa baiknya sangat berpengaruh terhadap ekonomi nasional. Misalnya kita bisa melihat data Produk Domestik Bruto (PDB) pada triwulan I-2020 tumbuh positif 12,84 persen (yoy) dibandingkan triwulan I-2019 lalu, sebesar 12,65 persen.

Meski hanya tumbuh 0,02 persen, PDB Pertanian adalah ketiga terbesar kontribusinya bagi PDB nasional di triwulan I-2020. Pertumbuhan dan kontribusi ini tentu harus diapresiasi di tengah krisis akibat pandemi covid-19 saat ini. "Agar sektor pertanian tetap tumbuh secara positif di masa yang rentan ini akibat covid-19, pemerintah harus tetap bisa mempertahankan performa yang baik di sektor pertanian, terutama untuk memberikan bantuan kepada petani. Utamanya yang sangat penting adalah menjaga kesejahteraan petani tetap baik di tengah pandemi, melalui peningkatan NTP dan NTUP," pungkasnya.***


wwwwww