Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
Lingkungan
19 jam yang lalu
Instiawati Ayus dan YIRA Kebut Perhutanan Sosial Riau
2
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
Hukum
10 jam yang lalu
Soal Isu Terduga Pemalsuan SNI, Pengusaha Kimin Tanoto Merasa Disudutkan Media
3
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Rencananya, Angkatan Ke-IV Kartu Prakerja Dimulai Akhir Juli 2020
4
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
Ekonomi
16 jam yang lalu
Harga Emas Naik Seiring Dorongan Meredam Kejatuhan Ekonomi lantaran Pandemi
5
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
Ekonomi
16 jam yang lalu
Spekulasi Dampak Terburuk Pandemi Berakhir sempat Lemahkan Dolar
6
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Dunia Berubah, Presiden Minta Perwira Muda TNI-Polri Kuasai Teknologi
Home  /  Berita  /  Hukum

Dokter Gadungan Praktik Ilegal di Kapal Pelni, Terbongkar Setelah 26 Tahun, Kok Bisa?

Dokter Gadungan Praktik Ilegal di Kapal Pelni, Terbongkar Setelah 26 Tahun, Kok Bisa?
Kapal milik PT Pelni, KM Lambelu, bersandar di Pelabuhan Makassar. (inews.com)
Rabu, 17 Juni 2020 07:00 WIB
MAKASSARBerbekal ijazah palsu lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin (Unhas) Makassar, Sulaiman berhasil menjalankan praktik ilegal di kapal milik PT Pelni selama 26 tahun.

Dikutip dari inews.com, Sulaiman memalsukan ijazah dan mencatut nomor legalitas dokter lainnya agar bisa melakukan praktik.

''Tadi kita sudah hadirkan dokter Ratna Hafid. Dalam keterangannya dia mengakui nomor ijazah yang digunakan Sulaiman memang hasil pencatutan dan pemalsuan dokumen. Karena itu nomor ijazah milik dia,'' kata JPU Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel, Ridwan Syahputra, Selasa (16/6/2020).

Menurut Jaksa selain memalsukan ijazah milik orang lain, Sulaiman juga melakukan praktik ilegal sejak 1994 atau sekitar 26 tahun dengan mengandalkan literatur yang kemudian dipelajari secara otodidak.

''Awalnya dari laporan pungli, setelah kompetensinya dicek perusahaan, kemudian melebar ke pemeriksaan ulang ijazah terdakwa,'' katanya.

Jaksa mendakwanya dengan pasal 84 ayat (2) KUHAP tentang pemalsuan dokumen, Juncto pasal 263 Ayat (1) KUHP karena perusahaan yakni PT Pelni merasa dirugikan. Mereka telah menggaji, bahkan memberikan bonus dengan total Rp600 juta.

''Kerugian PT Pelni sejauh ini didasarkan pada kerugian biaya pembayaran gaji dan/atau intensif serta bonus yang telah diterima oleh terdakwa serta mencemarkan nama baik Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar,'' ujarnya.***

Editor:hasan b
Sumber:inews.com
Kategori:Hukum

wwwwww