Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
15 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
20 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
19 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
4
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
19 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
19 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
19 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  DPR RI

Hetifah Minta Kemendikbud Awasi Penyelenggaraan PPDB 2020

Hetifah Minta Kemendikbud Awasi Penyelenggaraan PPDB 2020
Ilustrasi demonstrasi penolakan PPDB 2020 di Jakarta. (Gambar: Ist. via Medcom)
Senin, 29 Juni 2020 23:14 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian meminta pihak Kemendikbud untuk turun tangan mengatasi kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2020 di Jakarta yang disebut memprioritaskan anak berusia lebih tua dalam penerimaan peserta didik di sekolah negeri.

"Memang penyelenggaraan ini dilakukan oleh daerah. Namun demikian, Kemendikbud juga harus tetap mengawasi apakah ada yang melanggar prinsip keadilan," kata Hetifah kepada wartawan, Senin (29/6/2020).

Hetifah mengatakan, syarat usia seharusnya tidak masuk ke dalam kriteria pembobotan.

"Tahun-tahun lalu, yang menjadi masalah adalah siswa yang lebih tua sulit untuk mendaftar sekolah, sekarang sebaliknya. Seharusnya diskriminasi usia baik kepada yang lebih muda maupun yang lebih tua tidak ada. Saya belum dapat memahami apa urgensinya memasukkan syarat usia ke dalam seleksi ppdb ini," tutur legislator Fraksi Golkar itu.

Meski demikian, Hetifah juga menyadari keterbatasan kapasitas sekolah negeri mengharuskan adanya mekanisme yang menyebabkan tidak semua yang mendaftar bisa mendapatkan tempat.

"Rencananya besok pukul 11 Komisi X akan menerima audiensi dari perwakilan orang tua murid. Kami harap dari diskusi tersebut kami dapat mendengarkan keluh kesah mereka, serta sama-sama mendiskusikan solusi terbaik dari keterbatasan yang ada," pungkasnya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pendidikan, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww