Muhtarom Pertanyakan Strategi Pemerintah Kembangkan Wilayah Kurangi Kesenjangan

JAKARTA - Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Muhtarom, mempertanyakan strategi pemerintah dalam mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan ekonomi di tahun 2021.

Dalam Rapat Panja RKP (Rencana Kerja Pemerintah) dan Perioritas Anggaran RAPBN tahun 2021 bersama Bappenas yang berlangsung di Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (29/6/2020), Muhtarom menyatakan, "(agenda, Red) ini agaknya semakin berat,".

Politisi PKB ini berkaca pada pencapaian agenda Pengurangan Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan yang juga menjadi agenda prioritas nasional pada periode pertama presiden Jokowi.

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), lanjut Muhtarom, peran Jawa dalam Produk Domestik Bruto (PDB) yang ditargetkan menurun dari 57,6 persen tahun 2013 menjadi 55,1 persen. Justru naik 5,9 persen pada tahun 2019. Sementara wilayah Sumatera malah turun dari 23,8 persen tahun 2013 menjadi 21,3 persen tahun 2019.

"Ini catatan untuk pengembangan wilayah," kata legislator Fraksi PKB itu.

Belum lagi, kata Muhtarom, "kontribusi Papua malah menyusut dari 1,83 persen pada 2013, menjadi 1,7 persen,".

"Bagaimana strategi pemerintah untuk memangkas kesenjangan yang semakin dalam ini?" tandas Muhtarom.

Pekerjaan rumah pemerataan juga menjadi semakin besar di tahun 2021, karena kemiskinan tertinggi ada di Papua dengan tingkat kemiskinan sebanyak 25,9 persen, "disusul Nusa Tenggara sebanyak 18,3 persen,".***