Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
Politik
18 jam yang lalu
Kapal China Kepergok Lintasi Laut Indonesia, Sukamta: Tenggelamkan!
2
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
Peristiwa
12 jam yang lalu
Usai Pesawat Sriwijaya Air, Prediksi Mbak You soal Gempa Kini Terbukti
3
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
DPR RI
20 jam yang lalu
Kemenpora Berencana Vaksinasi Atlet, Hetifah Tekankan Skema Prioritas
4
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
Olahraga
18 jam yang lalu
Soal Realisasi Anggaran Tahun 2020, Menpora Dapat Apresiasi Komisi X DPR RI
5
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
Politik
20 jam yang lalu
GG PAN: Pemecatan Arief Budiman Harus Jelas dan Terukur
6
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
Politik
18 jam yang lalu
Fraksi PKS DPR Minta BPK Komitmen Awasi Penyaluran Dana Penanganan Covid-19
Home  /  Berita  /  DPR RI

Penjelasan Komisi VIII DPR soal Ditariknya RUU PKS

Penjelasan Komisi VIII DPR soal Ditariknya RUU PKS
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. (Gambar: Dok. GoNews.co)
Selasa, 30 Juni 2020 22:06 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020 untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021 mendatang. Sisa waktu yang tersedia di Tahun Sidang berjalan, diyakini tak cukup untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan Selasa (30/6/2020) malam, Marwan menyatakan, dalam memanfaatkan sisa waktu yang tersedia, pihaknya akan melanjutkan pembahasan revisi UU Kebencanaan. Jika pada bulan Oktober nanti, masih ada waktu yang memungkinkan, pihaknya mengusulkan agar dibahas RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Marwan menjelaskan, revisi UU Kebencanaan adalah inisiatif DPR. Panja RUU ini dipimpin oleh legislator Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Harapannya, pembahasan revisi UU Kebencanaan dapat berjalan dengan baik dan optimal di sisa waktu yang ada. Ia memastikan, komunikasi positif dengan unsur pemerintah juga sudah dilakukan.

Terkait partisipasi publik, kata Marwan, pihaknya akan menerima masukan dari unsur masyarakat. Namun Marwan belum meyebut nama perwakilan-perwakilan unsur masyarakat yang akan dilibatkan tersebut.

Kompas melansir, Prolegnas 2020 setidaknya terdiri dari RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), empat RUU Omnibus Law (RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara).

Sementara itu, Komisi IV juga mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan.

Menurut Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, pimpinan Komisi IV telah menyampaikan surat bahwa RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan belum mulai dibahas.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional
wwwwww