Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
Politik
14 jam yang lalu
Maju Pilkada Bengkalis, Istri Tersangka Korupsi Didukung 4 Partai
2
Sebut Santri Tahfidz Qur'an sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
Politik
19 jam yang lalu
Sebut Santri Tahfidz Quran sebagai Calon Teroris, Gus Jazil Minta Denny Siregar Minta Maaf
3
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
Politik
19 jam yang lalu
Bandara Sudah Sediakan Rapid Test, Masyarakat Sudah Bisa Manfaatkan Penerbangan
4
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
Peristiwa
18 jam yang lalu
Viral Pegawai Starbucks Intip Payudara Pelanggan Lewat CCTV
5
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
Politik
19 jam yang lalu
Kualitas Sinyal Operator Buruk saat Pandemi, DPR Panggil Telkomsel, Indosat dan XL Axiata
6
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Politik
18 jam yang lalu
Sebut Rp2,7 Triliun Bukan Angka Kecil, Nasir Djamil: Segera Usut Kasus Pemalsuan Label SNI
Home  /  Berita  /  DPR RI

Penjelasan Komisi VIII DPR soal Ditariknya RUU PKS

Penjelasan Komisi VIII DPR soal Ditariknya RUU PKS
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang. (Gambar: Dok. GoNews.co)
Selasa, 30 Juni 2020 22:06 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang mengonfirmasi bahwa pihaknya memang menarik RUU PKS dari Prolegnas 2020 untuk dimasukkan ke dalam Prolegnas 2021 mendatang. Sisa waktu yang tersedia di Tahun Sidang berjalan, diyakini tak cukup untuk melanjutkan pembahasan RUU tersebut.

Saat dikonfirmasi wartawan Selasa (30/6/2020) malam, Marwan menyatakan, dalam memanfaatkan sisa waktu yang tersedia, pihaknya akan melanjutkan pembahasan revisi UU Kebencanaan. Jika pada bulan Oktober nanti, masih ada waktu yang memungkinkan, pihaknya mengusulkan agar dibahas RUU Kesejahteraan Lanjut Usia.

Marwan menjelaskan, revisi UU Kebencanaan adalah inisiatif DPR. Panja RUU ini dipimpin oleh legislator Fraksi Golkar, Ace Hasan Syadzily.

Harapannya, pembahasan revisi UU Kebencanaan dapat berjalan dengan baik dan optimal di sisa waktu yang ada. Ia memastikan, komunikasi positif dengan unsur pemerintah juga sudah dilakukan.

Terkait partisipasi publik, kata Marwan, pihaknya akan menerima masukan dari unsur masyarakat. Namun Marwan belum meyebut nama perwakilan-perwakilan unsur masyarakat yang akan dilibatkan tersebut.

Kompas melansir, Prolegnas 2020 setidaknya terdiri dari RUU Badan Keamanan Laut (Bakamla), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS), empat RUU Omnibus Law (RUU Kefarmasian, RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian, dan RUU Ibu Kota Negara).

Sementara itu, Komisi IV juga mengusulkan untuk menunda pembahasan RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan.

Menurut Ketua Baleg Supratman Andi Agtas, pimpinan Komisi IV telah menyampaikan surat bahwa RUU tentang Kehutanan dan RUU tentang Perikanan belum mulai dibahas.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional

wwwwww