Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Isu Penanggulangan Covid-19 untuk Redam Potensi Konflik di Pilkada
2
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
DPR RI
15 jam yang lalu
DPR Fokus Awasi Dana Penanggulangan Pandemi Covid-19
3
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
DPR RI
15 jam yang lalu
PJJ Belum Bisa Diterapkan di Luar Pandemi
4
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
MPR RI
12 jam yang lalu
Setjen MPR RI Tandatangani MoU dengan BSSN RI
5
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
DPR RI
11 jam yang lalu
GKSB DPR RI Sarankan Palestina Belajar dari Sejarah Indonesia
6
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Pemerintahan
8 jam yang lalu
Mendagri Beri Waktu Sepekan Pencairan Anggaran Pilkada di Papua
Home  /  Berita  /  Nasional

Kekuatan Politik punya Semangat Sama Jaga Dana Covid-19

Kekuatan Politik punya Semangat Sama Jaga Dana Covid-19
Anggota III BPK, Achsanul Qosasi (masker hitam/ketiga kiri). (Foto: Ist./Liputan6.com via merdeka.com)
Selasa, 30 Juni 2020 21:03 WIB
JAKARTA - Anggota III Badan Pemerika Keuangan (BPK) Achsanul Qosasi, optimis pengawasan dan pencegahan penyelewengan dana penanggulangan Pandemi Covid-19 bisa berjalan baik. Kekuatan politik, tampak sudah memiliki semangat positif yang sama untuk menjaga dana tersebut digunakan tepat sasaran.

Hal itu diungkap Achsanul kepada wartawan, Selasa (30/6/2020) malam. Selasa yang sama, BPK menghadiri undangan DPR RI dan menyampaikan program kerja BPK yang terkait dengan dana Covid-19. BPK bertemu dengan pimpinan DPR RI.

"Iya (DPR yang mengundang, Red). Tadi juga ada Komisi XI," kata Achsanul.

Sejauh ini, BPK juga menjalin komunikasi yang baik dengan Tim Pengawas (Timwas) Penanggulangan Covid-19 DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar. Timwas, mendapat suplai data dari BPK.

"Data misalnya yang terkait dengan Bansos, DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial). Itu yang tahun 2018," kata Achsanul.

Seperti diketahui, DTKS adalah basis data pemerintah dalam penyaluran bantuan sosial di masa Pandemi Covid-19.

Dari program-program bantuan yang sebelumnya diumumkan Presiden RI, kata Achsanul, belum ada temuan penyelewengan dana yang ditemukan oleh BPK, lantaran BPK memang belum waktunya melakukan pemeriksaan. Namun, potensi penyelewengan dana dan atau penggunaan dana yang tidak tepat, bukan tidak ada.

Sejumlah titik rawan memang ada, menurut Achsanul. Setidaknya, pada tahap pengadaan dan distribusi bantuan sosial yang berbentuk fisik (paket sembako), serta penyaluran BLTDD (Bantuan Langsung Tunai Dada Desa).

Semangat positif yang seirama antara BPK dan DPR RI, diharap Achsanul bisa mencegah terjadinya kerugian negara.

Diberitakan sebelumnya, pada Selasa yang sama, Ketua DPR RI Puan Maharani yang merupakan Politisi PDIP, meminta BPK untuk memiliki sense of crisis dan turut memastikan penggunaan anggaran penanggulangan Covid-19 di Kementerian dan Lembaga memenuhi prinsip akuntabilitas sesuai dengan peruntukannya.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Politik, Hukum

wwwwww