Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
Pemerintahan
14 jam yang lalu
1,6 Juta ASN Akan Dipecat, Tjahjo Sebut Tak Ada Hubungannya dengan Corona
2
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
Politik
15 jam yang lalu
RUU HIP Bergejolak, PDIP Copot Rieke Diah dari Pimpinan Baleg DPR RI
3
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera Dikebut, Lukman Edy Mengaku Siap Laksanakan Perintah Presiden
4
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
Pendidikan
15 jam yang lalu
Guru Besar UGM Sebut Nadiem Lebih Cocok jadi Dirjen Ketimbang Menteri
5
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Mantan Pemred Tempo Angkat Bicara Soal Isu Terima Duit KKP
6
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Politik
17 jam yang lalu
Gus Jazil Apresiasi Kebijakan Kemenag dalam Penanggulangan Covid-19 di Madrasah
Home  /  Berita  /  DPR RI

BKSAP DPR RI Serahkan Piagam Penolakan Aneksasi Israel atas Palestina

BKSAP DPR RI Serahkan Piagam Penolakan Aneksasi Israel atas Palestina
Ketua BKSP DPR RI, Fadli Zon (kanan depan). (Foto: Zul/GoNews.co)
Rabu, 01 Juli 2020 15:33 WIB
JAKARTA - Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI, menyerahkan Piagam Pernyataan Bersama Anggota Parlemen Berbagai Negara Menentang Aneksasi Israel atas Palestina, kepada Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun. Ini, adalah bagian dari aksi nyata Parlemen Indonesia dalam menolak rencana aneksasi Israel atas Palestina.

Penyerahan yang dilakukan langsung oleh Ketua BKSP DPR RI, Fadli Zon itu berlangsung di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (1/7/2020), dalam acara diskusi bersama wartawan Parlemen bertajuk ‘Pernyataan Bersama Anggota Parlemen Berbagai Negara Menentang Aneksasi Israel terhadap Wilayah Palestina’.

Hadir mendampingi Fadli Zon dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua BKSAP DPR RI, Mardani Ali Sera (PKS), Anggota BKSAP DPR RI, Charles Honoris (F-PDIP), Anggota BKSAP DPR RI, Farhan (F-NasDem), dan anggota BKSAP lain dari Fraksi Demokrat.

Dalam sambutannya, Fadli Zon mengungkapkan, sebelumnya Parlemen Indonesia sudah membuat petisi (yang dijadikan isi piagam) yang sudah ditandatangani oleh 215 anggota parlemen berbagai negara.

Fadli menegaskan, perjuangan mendukung Palestina merdeka dan berdaulat adalah keharusan bagi Indonesia karena konstitusi Indonesia mengamanatkan penolakan terhadap segala bentuk penjajahan di dunia.

Karenanya, kata Fadli, “Kita berharap pemerintah melakukan segala upaya diplomasi termasuk menggandeng negara-negara lain dan komunitas regional untuk mengambil inisiatif-inisiatif,".

Mempertajam Fadli, Mardani Ali Sera menyatakan, dirinya mengusulkan agar pemerintah mengaktualisasikan dukungan dalam bentuk pengadaan anggaran dan membentuk lembaga khusus yang menangani persoalan Palestina.

Semangat yang sama agar Palestina merdeka juga disampaikan oleh Anggota BKSAP lainnya baik dari PDIP maupun Demokrat.

Sementara itu, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri RI, Febrian A. Ruddyard yang hadir di lokasi menyatakan apresiasinya atas inisiatif DPR membuat petisi pernyataan bersama tersebut.

“Kemenlu akan membantu untuk membawa inisiatif ini agar mendapat dukungan lebih banyak lagi,” kata Febrian.

Dalam kesempatan tersebut, Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair Al-Shun menuturkan, pihaknya telah mendengar rencana penundaan aneksasi tepi Barat Yordan. Namun demikian, rakyat Palestina tetap akan terus menolak aneksasi dan penjajahan.

Palestina, ditegaskan Zuhair, adalah bangsa yang cinta damai. Palestina bahkan terbuka pada opsi pembentukan dua negara sebagaimana juga menjadi resolusi di PBB, seperti resolusi 181 yang mengamanatkan 40 persen menjadi negara Palestina sementara sisanya menjadi negara Israel. Namun, Israel sejauh ini tak mengindahkan resolusi-resolusi yang ada.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Internasional, Politik, Pemerintahan

wwwwww