Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
Politik
9 jam yang lalu
Dapat Gelar Doktor, Gus Jazil Minta Menteri Halim Terus Perjuangkan Masyarakat Desa
2
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
MPR RI
13 jam yang lalu
Skandal Jiwasraya, Bamsoet Desak OJK Dibubarkan
3
Terdampak Pandemi, Pimpinan MPR Desak Pemerintah Cairkan Anggaran untuk Pesantren
Pendidikan
12 jam yang lalu
Terdampak Pandemi, Pimpinan MPR Desak Pemerintah Cairkan Anggaran untuk Pesantren
4
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
Ekonomi
9 jam yang lalu
Dukung Startup Buatan Budak Melayu, Gubernur Syamsuar Resmi Launching JualBuy.com
5
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
Sepakbola
10 jam yang lalu
Ridho Manfaatkan Waktu Berbagi Ilmu dengan SSB di Pekalongan
6
Andri Muladi Siap Penuhi Panggilan Borneo FC
Sepakbola
10 jam yang lalu
Andri Muladi Siap Penuhi Panggilan Borneo FC
Home  /  Berita  /  DPR RI

Cegah Preseden, Kemendikbud Diharap Benahi Kisruh PPDB DKI

Cegah Preseden, Kemendikbud Diharap Benahi Kisruh PPDB DKI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf saat menerima relawan pendidikan. (Foto: Ist.)
Rabu, 01 Juli 2020 11:08 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf menilai, Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah melakukan kesalahan dalam kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun 2020. Kebijakan PPDB di DKI dianggap bertentangan dengan Permendikbud.

“Setelah dipelajari ternyata semua provinsi tidak ada masalah. Terjemahan di Provinsi DKI Jakarta ini di luar kebiasaan yang ada. DKI bukan negara lain. Masih di Indonesia. Semua provinsi harus mengikuti peraturan di atasnya, yaitu Permendikbud untuk urusan Pendidikan,” kata Dede saat mengikuti pertemuan Komisi X DPR RI dengan relawan pendidikan, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (30/6/2020) kemarin.

Para relawan pendidikan yang beraudensi dengan Komisi X DPR RI menyampaikan, banyak keluarga miskin tak diterima dalam PPDB. Soalnya, adalah penerapan syarat usia.

Mendahulukan faktor usia dalam PPDB inilah yang menurut Dede sebagai suatu kesalahan.

“Zonasi itu minimal 50 persen, boleh 60 persen, tapi tidak boleh 40 persen. Ketika di zonasi ini ada yang sama, baru faktor usia dimasukkan. Ke depan kita harus rombak lagi, bukan hanya faktor usia yang didahulukan, tapi faktor nilai. Supaya yang mendapat nilai baik juga mendapat prioritas,” tandas politisi Partai Demokrat ini.

Ia memandang, sebaiknya Kemendikbud turut tangan menangani hal ini. “Takutnya, jadi preseden bagi daerah lain dengan mengambil kebijakan yang sama dengan DKI,”.

Sekedar informasi, hari ini, Rabu (1/7/2020) sejumlah mobil aparat kepolisian sudah siaga di area gedung Kemendikbud RI sejak pagi. Tampak juga mobil Raisa (Pengurai Massa) bersiaga di luar.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pendidikan, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww