Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Fahri: Keberagaman di Nusantara Bisa Jadi Format bagi Indonesia untuk Mempersatukan Dunia
Politik
12 jam yang lalu
Fahri: Keberagaman di Nusantara Bisa Jadi Format bagi Indonesia untuk Mempersatukan Dunia
2
DPR Berharap Revisi UU Penanggulangan Bencana Selesai di Masa Sidang saat Ini
DPR RI
7 jam yang lalu
DPR Berharap Revisi UU Penanggulangan Bencana Selesai di Masa Sidang saat Ini
3
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
Pendidikan
23 jam yang lalu
Diduga Keracunan, Ratusan Santri di Bengkulu Dilarikan ke Rumah Sakit
4
Mendagri Minta Kepala Daerah Inovatif Jaga Perekonomian Daerah
Pemerintahan
7 jam yang lalu
Mendagri Minta Kepala Daerah Inovatif Jaga Perekonomian Daerah
5
Vaksinasi: TNI-Polri Mengkoordinasi Kemenkes, Kemendikbud dan PMI
Kesehatan
6 jam yang lalu
Vaksinasi: TNI-Polri Mengkoordinasi Kemenkes, Kemendikbud dan PMI
6
Murid Sekolah Gratis BAZNAS Raih Medali Olimpiade Matematika Internasional
Pendidikan
5 jam yang lalu
Murid Sekolah Gratis BAZNAS Raih Medali Olimpiade Matematika Internasional
Home  /  Berita  /  Politik

Komisi III DPR: Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK

Komisi III DPR: Kerugian Negara Masih Menjadi Hambatan Kasus yang Ditangani KPK
Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery saat mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).
Rabu, 08 Juli 2020 14:40 WIB
JAKARTA - Komisi III DPR RI mengunjungi Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus meninjau Rutan KPK sebagai tanggung jawab DPR menjalankan fungsi pengawasan. Kunjungan ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Hery.

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara tertutup dengan Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK, Komisi III mendapat penjelasan dari Pimpinan KPK, saat ini terdapat sejumlah hambatan yang membuat kasus belum tuntas, satu di antaranya perihal audit kerugian negara.

"Ada banyak kendala yang dijelaskan pimpinan KPK tadi antara lain untuk penghitungan kerugian negara dan lain-lain. Itu hal teknis penyidikan tidak bisa saya buka di sini, karena itu ada kode etik penyidikan itu sendiri. Itulah sebabnya, rapat kali ini, kita buat rapat tertutup," papar Herman di Gedung KPK, Jakarta, Selasa, (7/7/2020).

Oleh sebab itu, Herman juga meminta agar KPK tetap terus mengawasi anggaran atau dana sebesar Rp 695,2 triliun yang dikucurkan pemerintah untuk percepatan penanganan Covid-19. Ia menyampaikan bahwa DPR RI tidak menginginkan uang tersebut dibobol oleh penumpang gelap. "Terkait pengawasan dana Covid-19 juga disoroti bahwa jangan sampai di era pandemi situasi darurat, Presiden menyerukan percepatan, tapi ada penumpang gelap dan akhirnya kebobolan dana itu," tandasnya.

Setelah RDP secara tertutup, tim Komisi III DPR RI juga meninjau kondisi Rumah Tahanan (Rutan) cabang KPK. "Kami tadi turut ke rumah tahanan, perlu diingat kami tidak bertemu dengan tahanan. Tidak ada kepentingan bertemu dengan tahanan KPK. Kami hanya melihat prosedurnya untuk masuk ke rutan itu bagi pengunjung maupun tahanan," ungkap Herman.

Herman menjabarkan, kunjungan Komisi III ke Gedung KPK dan Rutan KPK sebagai bentuk fungsi pengawasan. "Kami merasa perlu dalam bentuk pengawasan mengajak Anggota Komisi III melihat fasilitas yang ada di KPK. Kenapa, karena fasilitas itu anggarannya juga kami yang menyetujui. Dalam fungsi itu, kami juga ingin lihat hasilnya seperti apa," jelasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww