Menakar Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI) akan kembali mengelar Sidang Tahunan yang rencananya akan berlangsung pada Agustus 2020. Agenda tahunan ini dimaksudkan untuk menyampaikan kepada rakyat laporan kinerja lembaga-lembaga negara, termasuk Kepresidenan.

Sebagai sebuah konvensi (peraturan di luar perundangan yang menjadi kesepakatan, red) sidang tahunan tersebut didorong untuk menjadi lebih efektif dalam membangun demokrasi yang sarat akan transparansi. Bukan sebatas pertontonan pidato.

Anggota MPR RI Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay berharap, isu-isu terkini tak terkecuali soal penanggulangan pandemi Covid-19 perlu menjadi bagian dari laporan pemerintah, dan ditindaklanjuti oleh fraksi-fraksi serta alat kelengkapan dewan (AKD) yang ada di Senayan.

"Jika pidato ditindaklanjuti dengan langkah serius misalnya di komisi-komisi dan AKD, baru itu ada pengaruhnya," kata Saleh dalam diskusi bertajuk 'Efektivitas Sidang Tahunan MPR RI' di media center MPR RI, Senin (20/7/2020).

Saleh juga memandang, dimungkinkan bagi MPR dan DPR untuk bersurat terlebih dahulu ke Istana mengenai materi laporan apa yang relevan sebagai kebutuhan informasi rakyat, untuk disampaikan Presiden dalam pidato di Sidang Tahunan MPR nanti.

Turut serta dalam diskusi tersebut Anggota MPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati. Mufida yang bicara secara virtual menegaskan, "wa bil khusus terkait pandemi, kita butuh transparansi apa yang sudah dilakukan lembaga negara,".

"Ini harus jadi satu momen yang jadi kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh lembaga negara," kata Mufida.

Sebagai pengingat, pada tahun-tahun sebelumnya sidang digelar sebanyak 3 kali secara berturut-turut; Sidang Tahunan MPR RI, Sidang Gabungan DPR-DPD RI, dan Sidang Nota RAPBN tahun mendatang. Tapi kali ini, Sidang rencananya digekar hanya 1 kali, yang jika dimungkinkan akan ada sesi bagi tiap-tiap lembaga negara untuk menyampaikan laporan kinerjanya selama setahun.

Terkait perubahan tersebut, Pakar Hukum Tata Negara, Margarito Kamis yang juga hadir secara fisik, mengapresiasi langkah MPR. Ia bahkan mendukung agar Sidang Tahunan dikukuhkan sebagai sebuah konvensi ketatanegaraan. Tapi cukup satu sidang yakni sidang tahunan MPR RI karena MPR berisi gabungan dari Anggota DPD RI dan Anggota DPR RI.

Sebagai pribadi yang mendorong perlunya ada haluan negara, Margarito menyatakan, Sidang Tahunan MPR RI pada Agustus 2020 itu akan menjadi luar biasa ketika Pimpinan MPR RI berani untuk mengumumkan juga bahwa UUD 1945 akan segera diamandemen dan terbatas pada soal Haluan Negara, lalu Presiden kembali dipilih oleh MPR RI.***