Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
Politik
15 jam yang lalu
Kuatkan Hubungan Kerjasama Antar Negara saat Pandemi, Azis Syamsudin Temui Dubes Singapura
3
'Gelora Kemerdekaan 2020' dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
Politik
16 jam yang lalu
Gelora Kemerdekaan 2020 dan Launching API GELORA di HUT RI ke-75
4
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
14 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
5
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
Politik
15 jam yang lalu
DPP PAN Tegaskan Muswil PAN Riau Digelar Akhir Agustus 2020
6
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Peristiwa
15 jam yang lalu
Islam Kembali Dihina, Muhammadiyah Imbau Umat Muslim Tidak Terpancing
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Dari Dua Lembaga Survei, Rakyat Lebih Percaya TNI Ketimbang Polri dan KPK

Dari Dua Lembaga Survei, Rakyat Lebih Percaya TNI Ketimbang Polri dan KPK
Rabu, 22 Juli 2020 23:06 WIB
JAKARTA - TNI menjadi lembaga paling tepercaya versi dua lembaga survei yakni Charta Politika Indonesia dan Indikator Politik Sementara tingkat kepercayaan kepada penegak hukum, termasuk Polri dan KPK mengalami penurunan.

Survei dilakukan melalui wawancara telepon dengan metode simple random sampling kepada 2.000 responden yang tersebar di seluruh Indonesia pada 6-12 Juli 2020. Margin of error (toleransi kesalahan) survei 2,19% pada tingkat kepercayaan (level of confidence) sebesar 95%.

Hasil survei dirilis oleh Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya dalam diskusi daring bertema 'Trend 3 Bulan Kondisi Politik, Ekonomi, dan Hukum pada Masa Pandemi COVID-19', Rabu (22/7/2020).

Charta Politika meminta responden menjawab pertanyaan terkait tingkat kepercayaan kepada lembaga tinggi negara. Ada 10 lembaga atau institusi yang disodorkan kepada responden.

"Kepercayaan responden terhadap lembaga tinggi negara cukup baik, meskipun pada lembaga-lembaga hukum terlihat sedikit penurunan tingkat kepercayaan dibandingkan dengan bulan Juni," ungkap Yunarto.

Berikut ini hasil survei tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara?

TNI: 87,8% Presiden: 83,2% Polri: 72,2% KPK: 71,8% MPR: 62% Kejaksaan Agung: 61,6% DPR: 61% DPD: 60,5% Mahkamah Konstitusi: 60% Mahkamah Agung: 59,5%

Charta Politika juga menampilkan tren soal tingkat kepercayaan publik terhadap lembaga tinggi negara dalam 3 bulan terakhir. TNI terus mengalami kenaikan. Sementara Polri, KPK, dan Kejaksaan Agung sempat naik meski kemudian mengalami penurunan kembali.

Yunarto menyoroti penurunan kepercayaan kepada institusi penegak hukum ini karena survei dilakukan sebelum kasus Djoko Tjandra yang dikenal dengan sebutan Joker ramai di publik.

"Itu luar kasus Joker ada tren yang turun dari persepsi publik terhadap penegak hukum. Ada pola yang sama KPK, Polri, Kejaksaan. Mengalami pola yang menurun dari Mei sampai Juli. ini belum menyertakan keramaian terkait Djoko Tjandra," paparnya.

Meski begitu, institusi penegak hukum mendapat pembelaan dari anggota Komisi III DPR Nasir Djamil. Ia menyebut penegak hukum juga banyak memberikan kontribusi selama pandemi virus Corona (COVID-19).

"Meskipun trennya menurun, tapi tidak terlalu menurun. Artinya masih dalam batas kewajaran penurunannya. Kenapa Komisi Penegakan Hukum itu tampak lebih baik? Karena ketika pandemi kita saksikan bahwa di institusi kejaksaan menyaksikan membantu masyarakat, memberi bantuan sembako," tutur Nasir dalam kesempatan yang sama.

Charta Politika juga melakukan survei terkait RUU Cipta Kerja (omnibus law). Masih dengan metode dan survei yang sama, mayoritas publik setuju apabila rancangan undang-undang ini disahkan.

Awalnya, responden diukur soal pengetahuan mereka mengenai RUU Cipta Kerja. Responden ditanya apakah tahu atau pernah mendengar berita soal RUU Cipta Kerja atau omnibus law.

"Mayoritas responden menyatakan pernah mendengar berita mengenai RUU Cipta Kerja (omnibus law), tapi tidak mengerti (47,3%) dan tidak pernah dengar (37,5%). Sementara yang menyatakan pernah mendengar dan mengerti hanya 13,3%," sebut Yunarto.

Responden lalu ditanya tentang pemulihan ekonomi pasca-pandemi Corona. Pertanyaannya adalah: Menurut Anda, apakah pengaruh RUU Cipta Kerja atau omnibus law terhadap pemulihan ekonomi pasca-pandemi COVID-19? Ini ditanyakan kepada 47,3% responden yang menjawab mengetahui dan mengerti soal omnibus law. Jawabannya adalah sebagai berikut:

Berdampak positif terhadap ekonomi: 55,5% Tidak punya dampak terhadap ekonomi sama sekali: 10,9%. Berdampak negatif terhadap ekonomi: 27,9%. Tidak Tahu (TT)/Tidak Jawab (TJ): 5,7%.

Indikator juga melakukan survei kepuasan terhadap kepolisian dalam penanganan Corona. Ada kenaikan sedikit dibanding survei pada Mei 2020. Dalam survei terbaru, kepuasan publik kepada polisi dalam membantu pelaksanaan kebijakan penanganan pandemi Corona sebesar 82,6% (gabungan sangat puas dan cukup puas).

"Polisi sedikit ada kenaikan, secara umum tidak berbeda jauh. Penanganan oleh polisi relatif dinilai baik," sebut Burhanuddin.

Selain itu, publik diminta mengukur soal keamanan selama pandemi Corona yang dilakukan TNI dan Polri. Publik ditanya dengan pertanyaan: seberapa yakin ibu/bapak terhadap pihak TNI/Polri dalam menjaga keamanan selama masa pandemi Corona berlangsung?

Hasilnya adalah:

Polri Sangat Yakin: 9,3% Cukup Yakin: 74,8% Kurang Yakin 13,5% Tidak Yakin Sama Sekali: 0,3% Tidak Jawab/Tidak Jawab: 2,1%

TNI Sangat Yakin: 15,2% Cukup Yakin: 73,1% Kurang Yakin: 8,7% Tidak Yakin Sama Sekali: 0,2% Tidak Tahu/Tidak Jawab: 2,8%

"Polisi dalam menangani keamanan dianggap relatif baik. TNI juga relatif baik. TNI dan Polri kompak atau tidak, (jabawannya) relatif kompak," kata Burhanuddin.

Soal kekompakan TNI/Polri, 81,1% responden menganggap kedua institusi itu kompak dalam membantu penanganan pandemi Corona. Indikator juga mengukur tingkat kepercayaan publik terhadap institusi. TNI menjadi lembaga yang paling dipercaya publik.

"Institusi yang paling dipercaya adalah TNI kemudian disusul Presiden. Polisi mengalami penurunan. Antara polisi dan KPK beda sedikit, polisi di atas KPK. Kinerja presiden secara umum, tidak berbeda dengan survei sebelumnya. Ada sedikit penurunan tapi tidak signifikan," terang Burhanuddin.

Hasil kepercayaan publik terhadap institusi yang ada di Indonesia ternyata MPR RI juga menempati posisi diatas dua lembaga yang ada di Senayan. Di mana MPR berada di posisi enam, disusul DPD RI dan terakhir adalah DPR RI.

TNI: 88% Presiden: 79,1% Polisi: 75,3% KPK: 74,7% Kejaksaan: 68,4% MPR: 63,2% DPD: 58,5% DPR: 57,6%

Survei dilakukan menggunakan wawancara melalui telepon kepada 1.200 responden pada 13-16 Juli dengan metode simple random sampling. Margin or error pada survei ini kurang-lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan sebesar 95%.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Detik.com
Kategori:GoNews Group, Politik, Pemerintahan, Peristiwa, DKI Jakarta

wwwwww