Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
Pemerintahan
23 jam yang lalu
Negara Harus Lindungi PMI ABK, Jangan Pas Ada Kasus Baru Kelihatan Sibuk
2
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
Politik
23 jam yang lalu
Bangun Ribuan Titik Jaringan Wi-Fi, Gus Jazil: Langkah Konkret GBB Membantu Pendidikan Masyarakat di Masa Pandemi
3
Persiapan Mendekati Final, MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2020
Politik
23 jam yang lalu
Persiapan Mendekati Final, MPR Siap Gelar Sidang Tahunan MPR 2020
4
Kampungnya Marak Korupsi, Jadi Alasan Iyeth Bustami Maju Pilkada Bengkalis
Politik
24 jam yang lalu
Kampungnya Marak Korupsi, Jadi Alasan Iyeth Bustami Maju Pilkada Bengkalis
5
Hari Ini, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Resmi Bebas dari Penjara
Peristiwa
24 jam yang lalu
Hari Ini, Eks Bendahara Umum Partai Demokrat M Nazaruddin Resmi Bebas dari Penjara
6
Viral Buat Status Video Porno, Anggota DPRD Riau Klaim WA-nya Diretas
Peristiwa
24 jam yang lalu
Viral Buat Status Video Porno, Anggota DPRD Riau Klaim WA-nya Diretas
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Pemerintah Pastikan Industri Media Terima Insentif Dampak Pandemi

Pemerintah Pastikan Industri Media Terima Insentif Dampak Pandemi
Ketua Dewan Pers, M Nuh. (Istimewa)
Minggu, 26 Juli 2020 01:16 WIB
JAKARTA - Dewan Pers menyebutkan, pemerintah memastikan industri media akan menerima sejumlah insentif guna mengatasi ancaman penutupan perusahaan pers dan pemutusan hubungan kerja (PHK) para pekerjanya akibat pandemi Covid-19.

"Dewan Pers menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah atas perhatian yang tinggi terhadap nasib dan keberlangsungan pers sebagai pilar keempat demokrasi. Sebagai bagian dari komponen bangsa, pers nasional mendukung upaya pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19," kata Ketua Dewan Pers M Nuh, Sabtu (25/7).

Dalam siaran pers yang diterima disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan hal itu dalam temu virtual bersama Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh, dan sejumlah perwakilan asosiasi media massa nasional di Jakarta, Jumat (24/7) lalu.

Adapun poin-poin yang disampaikan pemerintah dalam pertemuan tersebut, antara lain:

1. Pemerintah akan menghapuskan pajak pertambahan nilai (PPN) bagi kertas koran sebagaimana dijanjikan Presiden Jokowi sejak Agustus 2019.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan yang menjadi peraturan pelaksana Perpres Nomor 72/2020 akan ditegaskan bahwa PPN terhadap bahan baku media cetak menjadi tanggungan Pemerintah.

2. Pemerintah, melalui Kementerian Keuangan akan mengupayakan mekanisme penundaan atau penangguhan beban listrik bagi industri media.

3. Pemerintah akan menangguhkan kontribusi BPJS Ketenagakerjaan selama 12 bulan untuk industri pers dan industri lainnya lewat Keppres.

4. Pemerintah akan mendiskusikan dengan BPJS Kesehatan terkait penangguhan pembayaran premi BPJS Kesehatan bagi pekerja media.

5. Pemerintah memberikan keringanan cicilan Pajak Korporasi di masa pandemi dari yang semula turun 30 persen menjadi turun 50 persen.

6. Pemerintah membebaskan pajak penghasilan (PPh) karyawan yang berpenghasilan hingga Rp200 juta per bulan.

7. Pemerintah akan menginstruksikan semua kementerian agar mengalihkan anggaran belanja iklan mereka, terutama iklan layanan masyarakat (ILM), kepada media lokal.

Pertemuan di ruang virtual tersebut juga dihadiri Wakil Ketua Dewan Pers Hendry Ch Bangun dan anggota Dewan Pers, yakni: Ahmad Djauhar, Agus Sudibyo, Hassanein Rais, Agung Dharmajaya, Arif Zulkifli, Jamalul Insan, dan Asep Setiawan.

Selain itu, hadir para perwakilan konstituen Dewan Pers, yakni Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat Atal S Depari, Ketua Forum Pemimpin Redaksi Kemal Gani, Shanti Ruwyastuti (ATVSI), Maryadi (AMSI), Ninuk Mardiana Pambudi (SPS), Bambang Harymurti (Gugus Tugas Media Sustainability), M Rafiq (PRSSNI), Bambang Santoso (ATVLI), Arifin Asydad (Forum Pemred), Abdul Manan (AJI), Imam Wahyudi (IJTI), dan Firdaus (SMSI).***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:merdeka.com
Kategori:GoNews Group, Pemerintahan, Peristiwa, DKI Jakarta

wwwwww