Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
Hukum
20 jam yang lalu
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
2
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
Umum
21 jam yang lalu
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
3
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
4
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
Peristiwa
21 jam yang lalu
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
5
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
Hukum
21 jam yang lalu
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
6
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Politik
20 jam yang lalu
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis

Belasan Juta Data Digital sudah Bocor, Sukamta Pertanyakan Kerjasama Data Center Indonesia-Perancis
Anggota Komisi I fraksi PKS DPR RI, Sukamta. (Foto: Zul/GoNews.co)
Selasa, 04 Agustus 2020 17:10 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta, mempertanyakan kebijakan yang dibuat oleh Kementerian Kominfo yang mengijinkan negara-negara asing membuat Data Center di Indonesia. Data Center, ditegaskan Sukamta, adalah infrastruktur yang sangat penting.

Dalam diskusi 'RUU Perlindungan Data Pribadi, Dapatkah Data Warga Terlindungi?' di DPR, Selasa (4/8/2020), Sukamta mengungkapkan, Indonesia sebetulnya memiliki Peraturan Pemerintah (PP) 85/2018 yang mengatur soal Data Center. Pasal 69 PP tersebut mengamanatkan pembiayaan Data Center menggunakan dana dari dalam negeri (APBN/APBD).

"Jadi peraturannya sudah ada, saya tidak tahu persis kenapa Kementerian Kominfo ini memberikan izin atau menerima bantuan. Saya tidak tahu apakah ini bentuknya seperti apa dari Perancis," kata Sukamta.

Padahal, kata Sukamta, biaya untuk membangun Data Center sendiri hanya butuh dana sekira Rp 3 triliun. Jumlah ini, jauh lebih kecil dari inefisiensi anggaran proyek Krakatau Steel yang ditambal pemerintah sekira Rp 3-4 triliun.

Sukamta berharap, Pemerintah bisa lebih prudent dalam menetapkan kebijakan. Bicara data, pemerintah sendiri mengakui bahwa data adalah kekayaan nasional yang sangat bernilai.

Ia mengingatkan, bahwa dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, belasan juta data digital Indonesia telah bocor.

Sebelumnya, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate mengemukakan, akan ada tiga kerjasama percepatan transformasi digital Indonesia dengan Perancis. Ketiga kerjasama tersebut adalah pembangunan Pusat Data Nasional (PDN), Improvement on Television Transmitting Stations (ITTS), dan Proyek Satelit Satria.

"Kami meminta kesiapan dan kesediaan Perancis untuk mempercepat proyek pembangunan data center pemerintah di Indonesia. Ini dibiayai oleh Pemerintah Perancis," kata Johnny Jumat lalu seperti dikutip dari CNBC Indonesia.

Sejalan dengan itu, kata Johnny, Kementerian Kominfo juga tengah berkoordinasi dengan Kementerian Bapppenas dan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pembangunan PDN. Kementerian Kominfo, juga sedang mempercepat pengesahan RUU PDP bersama-sama dengan DPR RI.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww