Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Dikabarkan Meninggal Dunia
Peristiwa
10 jam yang lalu
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Dikabarkan Meninggal Dunia
2
Deretan Artis, Politisi dan Wartawan yang Jualan Kopi hingga Barista Indonesia yang Meracik Kopi di Luar Negeri
Umum
24 jam yang lalu
Deretan Artis, Politisi dan Wartawan yang Jualan Kopi hingga Barista Indonesia yang Meracik Kopi di Luar Negeri
3
Pemuda Siap Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat
Umum
11 jam yang lalu
Pemuda Siap Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat
4
Revisi UU ITE: Jokowi Gulirkan Wacana, DPR Daftarkan sejak 2019
Politik
15 jam yang lalu
Revisi UU ITE: Jokowi Gulirkan Wacana, DPR Daftarkan sejak 2019
5
Agar Peran Perempuan di Politik Meningkat, Ini Saran Lestari Moerdijat
Peristiwa
16 jam yang lalu
Agar Peran Perempuan di Politik Meningkat, Ini Saran Lestari Moerdijat
6
DPD RI Minta Pemerintah Ajak Buruh Membangun Konsensus Bersama
Politik
16 jam yang lalu
DPD RI Minta Pemerintah Ajak Buruh Membangun Konsensus Bersama
Home  /  Berita  /  DPR RI

Legislator PKS Ingatkan PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan

Legislator PKS Ingatkan PHK Harus Ikuti Aturan UU Ketenagakerjaan
Anis Byarwati, anggota DPR RI Fraksi PKS.
Rabu, 05 Agustus 2020 22:03 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Pemerintah telah mempublikasikan data tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan merumahkan karyawan sejumlah 3.225 orang di 9 BUMN sejak Febuari hingga Juli 2020. Dan, gelombang PHK yang dilakukan terhadap karyawan BUMN terus dilakukan.

Di awal Agustus 2020 ini, Perusahaan Umum (Perum) Pengangkut Penumpang Djakarta (PPD) melakukan PHK massal terhadap karyawannya. 

Gelombang PHK massal khususnya di BUMN ini menimbulkan berbagai reaksi di masyarakat. Anis Byarwati, anggota DPR RI Fraksi PKS memberikan pandangan kritisnya. Ia mengatakan “Pemerintah harus menindak kasus pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.”

Ads

Anis menegaskan bahwa pemerintah harus turun tangan memberikan tindakan, terutama kepada perusahaan yang melakukan PHK massal secara sepihak yang dialami oleh buruh tanpa memberikan uang pesangon yang sesuai dengan UU Ketenagakerjaan.

“PHK itu memiliki alur yang jelas dan harus diikuti. Prosedur PHK sudah tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya di Jakarta, Selasa (4/8/2020).

Legislator senior PKS ini menambahkan bahwa dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini, Pemerintah harus benar-benar serius bekerja dan membuat masyarakat tenang. “Sehingga masyarakat percaya terhadap peran Pemerintah dalam menangani COVID-19, termasuk menindak tegas perusahaan yang melakukan PHK tanpa berlandaskan UU Ketenagakerjaan,” tandasnya.

Selain itu, Anis mengingatkan Pemerintah untuk melakukan pendataan khusus kepada kelompok masyarakat rentan yang ekonominya terdampak akibat perusahaannya melakukan PHK, dirumahkan tanpa pesangon, maupun hilang pendapatannya karena tidak bisa bekerja. Terutama jika kelompok masyarakat tersebut belum terdata dalam Program Keluarga Harapan (PKH) maupun bantuan sosial lainnya.

“Anggaran penanganan COVID-19 yang dimiliki Pemerintah, seharusnya bisa mengcover kebutuhan pokok keluarga-keluarga rentan ini,” pungkasnya. ***

wwwwww