Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Andi Paris Minta Proyek Vaksin masuk Proyek Strategis Nasional
DPR RI
15 jam yang lalu
Andi Paris Minta Proyek Vaksin masuk Proyek Strategis Nasional
2
Reydonnyzar Moenek masih Menjabat Sekjen DPD RI, Yorrys sebut Implikasi Pidana
Politik
18 jam yang lalu
Reydonnyzar Moenek masih Menjabat Sekjen DPD RI, Yorrys sebut Implikasi Pidana
3
Bawa Sabu 5 Kg dan Ribuan Ekstasi, Anggota DPRD dari Golkar Ditangkap BNN, Ternyata Residivis
Peristiwa
23 jam yang lalu
Bawa Sabu 5 Kg dan Ribuan Ekstasi, Anggota DPRD dari Golkar Ditangkap BNN, Ternyata Residivis
4
Sejarah Panjang dan Keberlanjutan Revolusi Mental
DPR RI
17 jam yang lalu
Sejarah Panjang dan Keberlanjutan Revolusi Mental
5
Puluhan Jabatan Fungsional Kemendagri Dilantik
Pemerintahan
17 jam yang lalu
Puluhan Jabatan Fungsional Kemendagri Dilantik
6
Saat Suami Shalat Subuh ke Masjid, Istri Masukkan Anggota Satpol PP ke Rumah, Begini Akibatnya
Peristiwa
18 jam yang lalu
Saat Suami Shalat Subuh ke Masjid, Istri Masukkan Anggota Satpol PP ke Rumah, Begini Akibatnya
Home  /  Berita  /  DPR RI

Syaifullah Tamliha soal Peran TNI dalam Inpres 6/2020

Syaifullah Tamliha soal Peran TNI dalam Inpres 6/2020
Anggota Komisi I fraksi PPP DPR RI, Syaifullah Tamliha. (Foto: Dok. GoNews.co/Zul)
Sabtu, 08 Agustus 2020 18:26 WIB
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha mengatakan, keterlibatan TNI dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid19, memang merupakan salah satu kegiatan operasi militer selain perang (OMPS).

"Dan itu tidak bertentangan dengan UU Tentang TNI," kata Syaifullah melalui pesan daring kepada wartawan, Jumat (7/8/2020) kemarin.

Pernyataan Syaifullah, menanggapi amanat instruksi Presiden (Inpres) 6/2020 yang ditetapkan pemerintah pekan ini. Poin ke 4 huruf (c) inpres tersebut, memberi kewenangan TNI untuk melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Covid 19.

"Melakukan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)," kutipan poin 4 huruf (c) Inpres tersebut.

Mengenai seberapa luas cakupan wewenang TNI dalam melakukan pembinaan masyarakat semisal kewenangan pembinaan terkait dengan upaya vaksinasi, Syaifullah tidak berkomentar.

Seperti diketahui, Indonesia dalam agenda ujiklinis vaksin Covid19 dari Sinovac, China, Agustus 2020, saat ini. Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi vaksin pada Desember dan pemerintah berencana memulai vaksinasi kepada masyarakat mulai bulan Januari atau Februari 2021.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, Kesehatan, DPR RI, Nasional

wwwwww