Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Soal TC Pelatnas Tinju Olimpiade, Ballo: Kalau Tidak Uzbekhistan, Ya Ukraina
Olahraga
10 jam yang lalu
Soal TC Pelatnas Tinju Olimpiade, Ballo: Kalau Tidak Uzbekhistan, Ya Ukraina
2
Ikut Beli Miras dan Mabuk Bersama, Gadis 15 Tahun Digilir 4 Pemuda di Tengah Sawah Hingga Pingsan
Peristiwa
12 jam yang lalu
Ikut Beli Miras dan Mabuk Bersama, Gadis 15 Tahun Digilir 4 Pemuda di Tengah Sawah Hingga Pingsan
3
Berhentikan Sahril Topan, DPP PAN Tunjuk Syamsurizal jadi Plt Ketua DPD PAN Rohul
Politik
23 jam yang lalu
Berhentikan Sahril Topan, DPP PAN Tunjuk Syamsurizal jadi Plt Ketua DPD PAN Rohul
4
Rusak Masjid Nurul Jamil, Seorang Pria Ditangkap Warga dan Diserahkan ke Polisi
Peristiwa
11 jam yang lalu
Rusak Masjid Nurul Jamil, Seorang Pria Ditangkap Warga dan Diserahkan ke Polisi
5
Sidang Perdana Jaksa Pinangki, Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Muncul dalam Dakwaan
Nasional
13 jam yang lalu
Sidang Perdana Jaksa Pinangki, Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Muncul dalam Dakwaan
6
Pemain Timnas Tak Boleh Santap Makanan Gorengan dan Pedas
Sepakbola
10 jam yang lalu
Pemain Timnas Tak Boleh Santap Makanan Gorengan dan Pedas
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Memerdekakan Pekerja Migran, Kepala BP2MI: Negara Tak Boleh Kalah dari Sidikat

Memerdekakan Pekerja Migran, Kepala BP2MI: Negara Tak Boleh Kalah dari Sidikat
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. (GoNews.co)
Senin, 17 Agustus 2020 17:11 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Benny Rhamdani menyatakan, negara tidak boleh kalah dari sindikat pengiriman ilegal Pekerja Migran Indonesia (PMI).

Sebagai hadiah istimewa untuk pekerja migran dalam rangkaian Hari Ulang Tahun  (HUT) Kemerdekaan ke-75 RI, BP2MI secara resmi membebaskan biaya penempatan Pekerja Migran Indonesia dan me-launching Satgas Pemberantasan Pengiriman ilegal  PMI serta pembebebasan biaya penempatan.

"Sejak sertijab 4 bulan lalu, saya sudah mengidentifikasi bahwa persoalan terbesar PMI adalah kuatnya sindikasi yang melibatkan berbagai oknum, baik di jajaran pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Oleh karenanya, saya menggariskan kebijakan yang tegas untuk kita bersama-sama memerangi sindikat pengiriman ilegal PMI yang selama ini menjadi akar karut marutnya, berantakannya persoalan penempatan PMI. Sehingga  negara tidak dapat memberikan pelindungan maksimal, selain juga dirugikan akibat hilangnya potensi remitansi," jelas Benny saat Konferensi Pers, Senin (17/8/2020).

Menurut Benny, 17 Agustus, selain merayakan 75 tahun Indonesia Merdeka, BP2MI juga me-launching Satgas Pemberantasan Pengiriman ilegal PMI yang akan didorong menjadi bagian dari Gugus Tugas Nasional sehingga memiliki kewenangan yang kuat, mampu berkoordinasi dengan K/L maupun Pemerintah Daerah serta dapat menjangkau hingga Pemerintah di level desa.

"Perlu saya sampaikan, Satgas ini akan melakukan pencegahan dan penanganan sindikat ilegal PMI land-based dan sea-based, dan beroperasi di daerah-daerah perbatasan, di kantong-kantong PMI, serta melakukan pencegahan dan penanganan di negara tujuan penempatan tertentu," ujarnya.

Ia menambahkan, satgas ini juga melibatkan kelompok-kelompok masyarakat sipil, kalangan ormas keagamaan, serta para akademisi untuk menguatkan efektivitas kerja dari satgas tersebut. "Kita akan buktikan, kita bisa melakukannya. Negara tidak akan kalah dengan mereka, seberapa pun kuatnya mereka, sebesar apapun jaringan mereka, kita akan sikat tuntas," tegasnya.

Susunan keanggotaan pemberantasan sindikat pengiriman illegal PMI terdiri dari Ketua Satuan Tugas Benny Rhamdani, Ketua Harian Gugus Tugas Komisaris Jenderal Polisi Suhardi Alius, Wakil Ketua Harian Mas Achmad Santoso serta  Sekretariat dan Kelompok Pakar dari internal BP2MI.***


wwwwww