Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa ke DPR
Politik
20 jam yang lalu
Gus Menteri Beberkan Program Prioritas Pembangunan Desa ke DPR
2
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
Politik
14 jam yang lalu
PDIP Rotasi Ribka Tjiptaning ke Komisi VII Usai Tolak Vaksin
3
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
Politik
14 jam yang lalu
Jika Yakin Bersih, MAKI Tantang Herman Herry dan Ihsan Yunus Berani Datangi KPK
4
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
Politik
14 jam yang lalu
Aksi Kemanusiaan Korban Gempa, IMI Kirim Tiga Truk Makanan ke Sulbar
5
Dikunjungi Listyo Sigit, Tito Dorong Penguatan Kerjasama Kemendagri-Polri
Nasional
22 jam yang lalu
Dikunjungi Listyo Sigit, Tito Dorong Penguatan Kerjasama Kemendagri-Polri
6
Bencana Alam Bertubi-tubi, Gus Jazil: Eksploitasi Alam Harus Diakhiri
MPR RI
21 jam yang lalu
Bencana Alam Bertubi-tubi, Gus Jazil: Eksploitasi Alam Harus Diakhiri
Home  /  Berita  /  Pemerintahan

Ini Aturan Baru BP2MI Soal Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran

Ini Aturan Baru BP2MI Soal Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran
Kepala BP2MI, Benny Rhamdani. (GoNews.co)
Selasa, 18 Agustus 2020 15:14 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menerbitkan Peraturan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembebasan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Kepala BP2MI Rhamdani Benny mengatakan, peraturan itu bertujuan untuk mewujudkan kesehahteraan bagi pekerja migran Indonesia (PMI).

"Kita sadari bersama, salah satu masalah yang menjerat PMI bahkan keluarganya adalah jerat utang yang sangat berat yang pada akhirnya mengubur cita-cita saudara-saudara kita untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarga mereka," ujar Benny usai menandatangani MoU kerjasama antara BP2MI dan Kementerian BUMN, Selasa (18/8/2020).

Sebelumnya, secara resmi, BP2MI telah menerbitkan peraturan tersebut pada Senin (17/8/2020) atau tepat pada perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia.

Dengan diterbitkannya peraturan tersebut, lanjut Benny, nantinya PMI tidak dapat dibebani biaya penempatan berupa tiket keberangkatan, tiket pulang, visa kerja, legalisasi perjanjian kerja, dan pelatihan kerja.

Termasuk pula pembebasan biaya pada sertifikat kompetensi kerja, jasa perusahaan, penggantian paspor, surat keterangan catatan kepolisian, jaminan sosial PMI, pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri.

Peraturan tersebut juga akan membebaskan biaya penempatan pada 10 jenis jabatan yang terkategorikan sebagai jabatan informal dan jabatan rentan.

Jabatan tersebut antara lain pengurus rumah tangga, pengasuh bayi, pengasuh lanjut usia (lansia), juru masak, sopir keluarga, perawat taman, pengasuh anak, petugas kebersihan, petugas lading atau perkebunan, awak lapal perikanan migran.

Menurut Benny, peraturan tersebut telah sesuai dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI.

Benny mengatakan, peraturan tersebut juga mengatur secara tegas pelarangan terhadap pembebanan biaya pinjaman yang kerap kali dipaksakan secara sepihak dan dipotong dari penghasilan para PMI.

Hal itulah yang menjadikan PMI selama ini tidak dapat merealisasikan mimpinya untuk meraih kesejahteraan keluarga.

Benny menegaskan, PMI juga tidak dikenakan biaya untuk pemeriksaan kesehatan tambahan jika negera tertentu mempersyaratkan. Tak terkecuali, akomodasi dan transportasi lokal dari dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia.***

wwwwww