Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
Umum
21 jam yang lalu
Adelia Pasha Kemalingan di Paris, Tas Istri Pasha Ungu itu Raib
2
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
Umum
21 jam yang lalu
Taylor Swift dan Travis Kelce Kepergok Bersantai Mesra di Pantai Bahamas
3
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
Umum
21 jam yang lalu
Eva Mendes Mundur dari Dunia Akting Demi Anak
4
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
Olahraga
21 jam yang lalu
Kalah Lawan Sri Lanka, Timnas Putra Bersiap Hadapi Korsel di Kualifikasi Grup B FIBA 3X3 Asia Cup 2024
5
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
Umum
21 jam yang lalu
Berkolaborasi dengan Galestra, Donner Buka Toko Flagship Pertama di Jakarta
6
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Umum
22 jam yang lalu
Zayn Malik Rindu Kejayaan Masa Lalu
Home  /  Berita  /  Politik

DPR Sebut Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

DPR Sebut Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Juru Bicara F-PKS Rofik Hananto usai membacakan pandangan F-PKS di Sidang Paripurna. (Dok. DPR)
Rabu, 19 Agustus 2020 16:58 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 tidak memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

F-PKS menilai Pemerintah gagal dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,3 persen, sedangkan yang tercapai hanya 5,02 persen.

"Kita sudah mecermati tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015 hingga akhir masa Pemerintah, sehingga upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lambat," kata Juru Bicara F-PKS Rofik Hananto saat membacakan pandangan F-PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyampaikan, tidak terpenuhnya target pertumbuhan ekonomi diakibatkan struktur ekonomi nasional terlalu bergantung terhadap sektor konsumsi, tercatat sebesar 56 persen PDB porsi konsumsi rumah tangga. “Peranan belanja Pemerintah hanya 8,75 persen. Angka tersebut sangat kecil untuk mendukung ekspansi Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik, karena terlalu bergantung kepada sektor konsumsi," lanjut Rofik.

Selain itu, F-PKS mendesak Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang, sedangkan pada Agustus 2018 sebanyak 7 juta. Selama periode tersebut jumlah penganguran naik 0,71 persen.

"Kami mencermati masih tingginya tenaga kerja informal per Agustus 2019, mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja Indonesia atau mencapai 70,49 juta jiwa. Sementara itu penyerapan tenaga kerja sektor padat karya terus menurun," jelas legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Dalam pandangannya, F-PKS juga mengungkap, hingga Maret 2019, gini ratio masih tinggi mencapai 0,38. Gini ratio di perkotaan mencapai 0,391 dan di perdesaan 0,315. Lonjakan ratio menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi bias ke golongan atas.

Demikian pula terjadi pelambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya adalah dimensi pengetahuan, yang mencakup dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perlambatan pada dimensi pengetahuan harus segera diantisipasi dan diselesaikan secara tuntas.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77