Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
Peristiwa
23 jam yang lalu
Heboh, Jenazah Muslimah Dimandikan 4 Pria di RSUD, Suami Almarhumah Dilarang Masuk
2
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
Peristiwa
22 jam yang lalu
Imam Masjid Dipukul Pakai Balok Saat Pimpin Shalat Zuhur, Pelakunya Wanita, Ternyata Ini Penyebabnya
3
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
Pemerintahan
16 jam yang lalu
Jokowi Suruh Tanam Singkong, Prabowo Ini Menhan Apa Mentan Sih?
4
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
Nasional
21 jam yang lalu
Mundur dari KPK, Febri: Merawat Keyakinan dan Prinsip Lebih Penting
5
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
Kesehatan
16 jam yang lalu
Waduh... Ketua Bidang Kesehatan Satgas Penanganan Covid-19 Mundur
6
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Peristiwa
16 jam yang lalu
Indonesia Masuki Resesi, PKS Minta Pemerintah Fokus Perhatikan Masyarakat dan Dunia Usaha
Home  /  Berita  /  Politik

DPR Sebut Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional

DPR Sebut Pemerintah Gagal Penuhi Target Pertumbuhan Ekonomi Nasional
Juru Bicara F-PKS Rofik Hananto usai membacakan pandangan F-PKS di Sidang Paripurna. (Dok. DPR)
Rabu, 19 Agustus 2020 16:58 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy
JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) DPR RI menilai kinerja Pemerintah dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2019 tidak memuaskan, sehingga berdampak pada tidak optimalnya pembangunan ekonomi yang turut berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat.

F-PKS menilai Pemerintah gagal dalam pemenuhan target pertumbuhan ekonomi dalam APBN 2019 sebesar 5,3 persen, sedangkan yang tercapai hanya 5,02 persen.

"Kita sudah mecermati tidak tercapainya pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam APBN sudah terjadi sejak 2015 hingga akhir masa Pemerintah, sehingga upaya menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi lambat," kata Juru Bicara F-PKS Rofik Hananto saat membacakan pandangan F-PKS terhadap Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun 2019, pada Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2020).

Anggota Komisi VII DPR RI itu menyampaikan, tidak terpenuhnya target pertumbuhan ekonomi diakibatkan struktur ekonomi nasional terlalu bergantung terhadap sektor konsumsi, tercatat sebesar 56 persen PDB porsi konsumsi rumah tangga. “Peranan belanja Pemerintah hanya 8,75 persen. Angka tersebut sangat kecil untuk mendukung ekspansi Pemerintah. Ini menunjukkan bahwa ekonomi kita sedang tidak baik, karena terlalu bergantung kepada sektor konsumsi," lanjut Rofik.

Selain itu, F-PKS mendesak Pemerintah untuk meningkatkan efektivitas program-program penciptaan lapangan kerja. Sepanjang Agustus 2019, jumlah pengangguran di Indonesia naik menjadi 7,05 juta orang, sedangkan pada Agustus 2018 sebanyak 7 juta. Selama periode tersebut jumlah penganguran naik 0,71 persen.

"Kami mencermati masih tingginya tenaga kerja informal per Agustus 2019, mencapai 55,72 persen dari total tenaga kerja Indonesia atau mencapai 70,49 juta jiwa. Sementara itu penyerapan tenaga kerja sektor padat karya terus menurun," jelas legislator dapil Jawa Tengah VII tersebut.

Dalam pandangannya, F-PKS juga mengungkap, hingga Maret 2019, gini ratio masih tinggi mencapai 0,38. Gini ratio di perkotaan mencapai 0,391 dan di perdesaan 0,315. Lonjakan ratio menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi bias ke golongan atas.

Demikian pula terjadi pelambatan pertumbuhan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), salah satunya adalah dimensi pengetahuan, yang mencakup dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS). Perlambatan pada dimensi pengetahuan harus segera diantisipasi dan diselesaikan secara tuntas.***


wwwwww