Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ikut Beli Miras dan Mabuk Bersama, Gadis 15 Tahun Digilir 4 Pemuda di Tengah Sawah Hingga Pingsan
Peristiwa
13 jam yang lalu
Ikut Beli Miras dan Mabuk Bersama, Gadis 15 Tahun Digilir 4 Pemuda di Tengah Sawah Hingga Pingsan
2
Soal TC Pelatnas Tinju Olimpiade, Ballo: Kalau Tidak Uzbekhistan, Ya Ukraina
Olahraga
11 jam yang lalu
Soal TC Pelatnas Tinju Olimpiade, Ballo: Kalau Tidak Uzbekhistan, Ya Ukraina
3
Rusak Masjid Nurul Jamil, Seorang Pria Ditangkap Warga dan Diserahkan ke Polisi
Peristiwa
13 jam yang lalu
Rusak Masjid Nurul Jamil, Seorang Pria Ditangkap Warga dan Diserahkan ke Polisi
4
Sidang Perdana Jaksa Pinangki, Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Muncul dalam Dakwaan
Nasional
14 jam yang lalu
Sidang Perdana Jaksa Pinangki, Nama Burhanuddin dan Hatta Ali Muncul dalam Dakwaan
5
Pemain Timnas Tak Boleh Santap Makanan Gorengan dan Pedas
Sepakbola
12 jam yang lalu
Pemain Timnas Tak Boleh Santap Makanan Gorengan dan Pedas
6
Gol Saltonya Terbaik, Widodo Terimakasih Kepada Netizen
GoNews Group
11 jam yang lalu
Gol Saltonya Terbaik, Widodo Terimakasih Kepada Netizen
Home  /  Berita  /  DPR RI

Misbakhun Wakili DPR Hadir di Sidang Uji UU KUP

Misbakhun Wakili DPR Hadir di Sidang Uji UU KUP
Foto: Ist.
Rabu, 19 Agustus 2020 20:28 WIB

JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun selaku perwakilan Tim Kuasa DPR RI, memberikan keterangan dalam Sidang Pleno Perkara 41/PUU-XVIII/2020 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Sebagaimana, diubah dengan UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

"Kita memberikan keterangan yang intinya menguatkan. Bahwa jika ditinjau secara segi pokok materi maupun legal standing, pemohon tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan upaya judicial review. Karena apa? Karena, ada mekanisme lain soal kewajiban perpajakan dia yang ada di surat ketetapan pajak," ujar Misbakhun, Selasa (18/8/2020). 

Proses kepailitan, dijelaskan Misbakhun, bukan hilangnya kewajiban kepada negara. Proses kepailitan itu bukan proses penghapusan NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) dan sebagainya. 

"Ini berkaitan dalam proses penguatan kepada Pemerintah. Bahwa, UU KUP yang dibentuk Pemerintah bersama DPR itu mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," kata politisi Golkar itu. 

Untuk diketahui, sidang uji yang berlangsung di Mahkamah Konsitusi, Jakarta, Selasa itu, menyusul adanya permohonan uji materi diajukan oleh Taufik Surya Dharma. Pemohon merupakan mantan Pengurus PT. United Coal Indonesia (PT UCI) yang sudah dinyatakan pailit melalui putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tahun 2015 silam.***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Hukum

wwwwww