Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Dikabarkan Meninggal Dunia
Peristiwa
10 jam yang lalu
Anggota Dewas KPK Artidjo Alkostar Dikabarkan Meninggal Dunia
2
Deretan Artis, Politisi dan Wartawan yang Jualan Kopi hingga Barista Indonesia yang Meracik Kopi di Luar Negeri
Umum
24 jam yang lalu
Deretan Artis, Politisi dan Wartawan yang Jualan Kopi hingga Barista Indonesia yang Meracik Kopi di Luar Negeri
3
Pemuda Siap Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat
Umum
11 jam yang lalu
Pemuda Siap Fasilitasi Bantuan Hukum untuk Masyarakat
4
Revisi UU ITE: Jokowi Gulirkan Wacana, DPR Daftarkan sejak 2019
Politik
15 jam yang lalu
Revisi UU ITE: Jokowi Gulirkan Wacana, DPR Daftarkan sejak 2019
5
Agar Peran Perempuan di Politik Meningkat, Ini Saran Lestari Moerdijat
Peristiwa
16 jam yang lalu
Agar Peran Perempuan di Politik Meningkat, Ini Saran Lestari Moerdijat
6
DPD RI Minta Pemerintah Ajak Buruh Membangun Konsensus Bersama
Politik
16 jam yang lalu
DPD RI Minta Pemerintah Ajak Buruh Membangun Konsensus Bersama
Home  /  Berita  /  Peristiwa

Ini Tanggapan Anis Byarwati soal Anggaran Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer Temuan ICW

Ini Tanggapan Anis Byarwati soal Anggaran Rp90,45 Miliar untuk Bayar Buzzer Temuan ICW
Sabtu, 22 Agustus 2020 13:19 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Indonesian Corruption Watch (ICW) pada 20/8/2020 menyatakan pemerintah diduga menggelontorkan anggaran Rp90,45 miliar untuk jasa influencer, baik individu atau kelompok, dengan tujuan memengaruhi opini publik terkait kebijakan.

Peneliti ICW Egi Primayogha mengatakan temuan ICW tersebut merupakan hasil dari data yang dikumpulkan sepanjang 14 hingga 18 Agustus 2020. Salah satu metode yang dipakai adalah menelusuri Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).

Menanggapi temuan ICW ini, politisi senior PKS, Anis Byarwati mengingatkan Pemerintah bahwa anggaran belanja adalah instrumen utama untuk menyejahterakan rakyat.

Ads

"Karena itu, tata kelola anggaran yang baik akan menentukan arah kebijakan dan menentukan sejauh mana kita bisa mencapai tujuan kita bernegara," katanya.

Apalagi di saat sekarang, kondisi ekonomi masyarakat sedang sulit karena semua sektor terdampak pandemi covid 19.

Anis menegaskan sepantasnya pemerintah menggunakan anggaran belanjanya untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat. "Artinya, Pemerintah harus punya skala prioritas dalam menggunakan anggaran belanjanya," tegasnya.

Anis menilai, pengalokasian anggaran untuk influencer menunjukkan pemerintah belum memiliki skala prioritas yang jelas dan tepat. Jauh lebih bermanfaat jika anggaran itu digunakan untuk memberi subsidi BPJS yang dirasakan berat oleh masyarakat bawah, atau subsidi gas 3 kg, atau untuk penanganan kesehatan masyarakat yang masih dirasakan mahal oleh masyarakat. "Masih banyak kebutuhan rakyat yang blm dipenuhi oleh pemerintah," ujarnya.

Alih-alih mengalokasikan anggaran untuk influencer, anggota komisi XI DPR RI ini menyarankan kepada pemerintah untuk memperhatikan kelompok tertentu yang secara langsung terlibat dalam penanganan Covid 19 dan kelompok yang terdampak langsung. "Para petugas pemakaman, para guru ngaji, penjual jasa seperti tukang pijit, lebih layak untuk mendapatkan insentif," tutupnya.***

wwwwww