Pakar Hukum Olahraga Bilang PB Perpani Bisa Kena Sanksi

JAKARTA - Polemik pelatnas panahan Olimpiade Tokyo 2021 berbuntut panjang. Pakar Hukum Olahraga, Dr Yusup Suparman SH LLM mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemenpora punya kewenangan melakukan pengawasan dan bisa memberikan sanksi terhadap PB Perpani jika memang terbukti ada pelanggaran dalam seleksi nasional atlet dan pelatih pelatnas Olimpiade 2021.

Dalam pasal 8 ayat 2 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 tahun 2017 tentang Percepatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) sudah diatur mengenai pelaksanaan seleksi harus dilakukan secara terbuka, objektif, jujur, adil, dan tidak diskriminatif. Aturan ini dibuat dalam rangka pemilihan atlet terbaik yang akan mewakili Indonesia pada ajang multi event baik SEA Games, Asian Games maupun Olimpiade. 

"Tugas pemerintah melakukan pengawasan, apabila diketemukan terhadap hal tersebut, maka pemerintah punya kewenangan memberikan sanksi baik yang sifatnya administatif maupun aspek hukum lainnya. Dalam pelaksanaan seleksi, induk organisasi (PB/PP) harus sesuai dengan ketentuan dalam rangka kegiatan PPON mulai dari pengembangan bakat, seleksi atlet dan pelatih, peningkatan performa tinggi dan pembinaan kehidupan sosial atlet," kata Yusup Suparman yang dihubungi melalui WhatsApp, Kamis (20/8/2020).     

Seperti diketahui PB Perpani tidak memilih Denny Trisjanto dengan alasan mantan pelatih Tim Panahan Olimpiade Rio de Janeiro 2019 itu disebut berada di peringkat kelima dalam seleksi tersebut. Bahkan, PB Perpani mencoret tiga atlet elit nasional asal Jawa Timur yakni Riau Ega Agata Salsabila, Diananda Choirunisa dan Asiefa Nur Haensa yang ingin mempertahankan Denny Trisjanto dan juga disebut indisipliner. 

Riau Ega dan Diananda merupakan atlet terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini, Berkat sentuhan Denny Trisjanjo juga mereka  bisa memastikan Indonesia mendapatkan tiket tiga tiket ke Olimpiade Tokyo 2021 setelah meraih prestasi pada Asian Games Jakarta 2018.  Riau Ega yang akrab dipanggil Sinchan meraih medali perunggu nomor recurve putra dan Diananda Choirunisa yang panggilan akrabnya Anis mendapatkan perak nomor recurve putri. 

"Pelatnas Panahan Olimpiade Tokyo 2021 itu terbentuk berdasarkan prestasi keduanya. Begitu juga Kemenpora mengeluarkan anggaran dana pelatnas karena ada tiket yang telah diperoleh," jelas Yusup Suparman yang sering menjadi saksi ahli pada kasus pengaturan skor sepakbola yang disidangkan di beberapa Pengadilan Negeri. 

Jika berpatokan pada aturan organisasi panahan internasional (FITA), kata Yusuf, PB Perpani selaku induk organisasi punya wewenang untuk menggantikan posisi keduanya karena tiket yang diperoleh Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021 bukan berdasarkan nama atlet tetapi nomor yang berhasil lolos. Namun, jelasnya, PB Perpani juga perlu memikirkan ketentuan PPON Kemenpora  dimana atlet terbaik yang menjadi wakil Indonesia pada Olimpiade Tokyo 2021 

"Ini event bergengsi dunia dimana Kemenpora menginginkan adanya perolehan medali bagi Kontingen Indonesia. Yang pasti, peluang itu hanya bisa diperoleh jika atlet terbaik yang ditampilkan," tegasnya. 

Lantas bagaimana jika PB Perpani tetap ngotot pada keputusannya untuk tidak melibatkan ketiga atlet tersebut dan Denny Trisjanto, Yusup menjawab,"Boleh-boleh saja. Tapi, PB Perpani harus mengusulkan ulang nama-nama yang akan masuk menggantikan mereka dalam pelatnas Olimpiade Tokyo 2021. Namun, saya yakin pengusulan nama-nama baru itu tidak bisa langsung disahkan karena akan ada pembahasan apalagi sesuai aturan hanya atlet dan pelatih terbaik yang berhak memperkuat Kontingen Indonesia," ungkapnya.  ***