Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
Hukum
22 jam yang lalu
Minta Bantu Karena Tak Terima Diputus Pacar, Gadis Ini Malah Dicabuli Dukun
2
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
Umum
22 jam yang lalu
Meraup Berkah di Tanjakan Maut Sitinjau Laut Melalui Akun Youtube
3
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
Peristiwa
21 jam yang lalu
Penagih Utang Tewas Dikeroyok di Cipondoh, 5 Warga Diamankan Polisi
4
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
Peristiwa
22 jam yang lalu
Menghilang 1,5 Bulan, Pria di Aceh Ditemukan Tinggal Kerangka Dekat Gubuk
5
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
Hukum
23 jam yang lalu
Bawa 20 Paket Besar Ganja, Warga Kuranji Padang Dicokok Petugas
6
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Politik
22 jam yang lalu
Pj Kepala Daerah 22/23 Kewenangan Siapa? Azis Syamsuddin Dorong Pembahasan
Home  /  Berita  /  DPR RI

Ketimbang Bayar Influencer Rp90an Miliar, Pemerintah Didorong Dukung Media Massa

Ketimbang Bayar Influencer Rp90an Miliar, Pemerintah Didorong Dukung Media Massa
Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dr. Andi Akmal. (Foto: Zul/GoNews.co)
Selasa, 25 Agustus 2020 18:11 WIB

JAKARTA - Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) Andi Akmal menilai, tidak tepat langkah pemerintah membayar Influencer media sosial (medsos) untuk mendukung agenda-agenda kerja pemerintah.

"Menurut saya mendingan pemerintah menggelontorkan dana untuk media-media kita ini," kata Andi di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Selasa (25/8/2020).

Influencer, munurut Andi, punya tendensi untuk akhirnya mengadu-domba rakyat. Sementara media massa yang sudah terverifikasi, jelas terikat dengan aturan dan Undang-Undang Pers.

Baca Juga: Perppu Corona 'Gagal' Tanggulangi Pandemi, Pemerintah Harus Bertanggungjawab

Klaim bahwa kerja Influencer efektif dalam mendukung kerja pemerintah juga tak sepenuhnya bisa dibenarkan, karena lagi-lagi lantaran Influencer tak terikat dengan UU seketat UU Pers, sehingga kekhawatiran atas ancaman terhadap integrasi anak bangsa juga harusnya dipertimbangkan. Media massa dinilai lebih memiliki pertanggungjawaban dalam menyebarkan informasi.

Secara nilai, Rp90 miliar bagi level negara, tentu bukan jumlah besar. Tapi di tengah situasi pandemi saat ini dan jika dibandingkan dengan anggaran vaksin merah putih yang disebut hanya 5 miliar, tentu sangat ironi.

Baca Juga: 'Polemik Lobster Untungkan Rakyat atau Pengusaha?'

Sebelumnya, Indonesian Corruption Watch (ICW) menemukan adanya aliran dana Rp90, 45 miliar kepada Influencer untuk mendukung program pemerintah selama 7 tahun terakhir.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:DKI Jakarta, GoNews Group, DPR RI, Nasional, Umum
wwwwww