Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Satu Poin SDGs Tambahan sebagai Terobosan KemendesPDTT
Pemerintahan
9 jam yang lalu
Satu Poin SDGs Tambahan sebagai Terobosan KemendesPDTT
2
Wafat Usai Melahirkan, Makam Anis Dibongkar OTK, 2 Lembar Kain Kafan Hilang
Peristiwa
8 jam yang lalu
Wafat Usai Melahirkan, Makam Anis Dibongkar OTK, 2 Lembar Kain Kafan Hilang
3
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
Internasional
14 jam yang lalu
Anggota Parlemen Prancis Kabur Saat Lihat Mahasiswi Cantik Berjilbab Ini Hadir di Ruang Pertemuan
4
LaNyalla Terima Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang
DPD RI
13 jam yang lalu
LaNyalla Terima Gelar Tetue Bebuyutan Rambang Kuang
5
Menteri Agama Positif Covid-19, Begini Kondisinya Saat Ini
Kesehatan
11 jam yang lalu
Menteri Agama Positif Covid-19, Begini Kondisinya Saat Ini
6
Lima Jenazah WNI Ditemukan di Malaysia, Diduga Ini Penyebab Kematiannya
Internasional
15 jam yang lalu
Lima Jenazah WNI Ditemukan di Malaysia, Diduga Ini Penyebab Kematiannya
Home  /  Berita  /  Politik

Momen Mulan Jameela Cecar PLN Soal Utang yang Capai Rp 694 Triliun

Momen Mulan Jameela Cecar PLN Soal Utang yang Capai Rp 694 Triliun
Selasa, 25 Agustus 2020 12:58 WIB
JAKARTA - Anggota DPR Fraksi Gerindra Mulan Jameela mencecar manajemen PT PLN (Persero) soal utang perusahaan yang mencapai Rp 694,79 triliun. Menurutnya, utang yang sangat besar tersebut tidak sehat bagi kinerja PLN.

"Merujuk laporan keuangan PLN kuartal I 2020, PLN memiliki utang jangka panjang Rp 537 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp 157,79 triliun dengan demikian total utang PLN menjadi Rp 694,79 triliun," ujarnya di DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Mulan mengatakan, utang ini digunakan termasuk untuk pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW). Namun untuk pembangunan tersebut PLN tak menggunakan dana sendiri tetapi menggunakan pinjaman dari perbankan.

"Utang perusahaan digunakan membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 MW, PLN tak punya dana sendiri sehingga melakukan pinjaman ke bank sebesar Rp 100 triliun dengan tujuan membangun listrik," jelasnya.

Mulan juga menilai, kondisi keuangan tersebut tidak sehat bagi perusahaan pelat merah tersebut. Apalagi jika PLN berniat menaikkan tarif untuk menutup utang perusahaan.

"Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu mengagetkan dan tidak sehat. Yang ingin saya tanyakan dengan kondisi ini bisa kah PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan tarif listrik kepada masyarakat karena terus terang pada kenyataannya kenaikan tarif listrik menjadi hal yang meresahkan,"paparnya.

Untuk itu, dia meminta perusahaan penyedia jasa kelistrikan tersebut menjelaskan langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk menutup utang. "Apa langkah yang akan dilakukan PLN untuk mengatasi utang tersebut?" tandasnya.

Petugas PLN memperbaiki Menara Sutet di Jalan Asia Afrika, Jakarta, Rabu (12/8/2015). Pekerjaan tersebut mengandung resiko besar karena jaringan listrik masih dipelihara tanpa dipadamkan. (Liputan6.com/Helmi Afandi)
Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini mengatakan progres pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW) sudah beroperasi efektif sebanyak 23,6 persen.

Dia juga menyampaikan, hingga kini dari pengerjaan hingga tersambung secara keseluruhan telah mencapai 78,4 persen. "Yang sudah dimulai pengerjaan fisik mulai dari konstruksi sampai dengan tersambung totalnya adalahh sebesar 78,4 persen, sedangkan dalam tahap pengadaan, perencaanaan dan PPA tetapi belum dimulai pengerjaan fisik adaah 27,6 persen," ujarnya di DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

"Artinya sudah lebih dari 3/4 dari program tersebut dimulai pembangunan fisiknya. Sementara yang sudah benar-benar beroperasi adalah sebesar 23,6 persen," sambung Dirut PLN itu.

Zulkifli mengatakan, program pengadaan listrik 35.000 MW sebagian besar mengandalkan bahan bakar batu bara. Untuk itu, perusahaan pelat merah tersebut membutuhkan harga batu bara yang kompetitif untuk penyediaan listrik.

"Program 35.000 MW yang sebagian berbasis bahan bakar batubara akan meningkatkan PLTU Indonesia. Setiap tahun masa produksi pembangit listrik adalah 30 sampai 40 tahun sehingga perlu dipastikan kesediaan batubara dengan harga terjangau dan jumlah yag memadai," jelasnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut, PLN pun mengusulkan Indonesia harus memiliki tambang batubara dengan spesifikasi yang sesuai. "Untuk mendukung ini, salah satunya memiliki tambang dengan spesifikasi yang dibutuhkan," tandasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Liputan6.com
Kategori:Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DPR RI, DKI Jakarta

wwwwww