Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
20 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
20 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
24 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
4
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
24 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
5
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
Sepakbola
23 jam yang lalu
Kalahkan Dinamo Zagreb, Shin Tae-yong Puas
6
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan 'Saya Kafir' dan Anti Islam
Peristiwa
10 jam yang lalu
Misterius, Mushola Darussalam Pasar Kemis Dicoret-Coret OTK dengan Tulisan Saya Kafir dan Anti Islam
Home  /  Berita  /  DPR RI

Perppu Corona 'Gagal' Tanggulangi Pandemi, Pemerintah Harus Bertanggungjawab

Perppu Corona Gagal Tanggulangi Pandemi, Pemerintah Harus Bertanggungjawab
Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Dr. Andi Akmal Pasluddin. (Foto: Zul/GoNews.co)
Selasa, 25 Agustus 2020 15:34 WIB

JAKARTA – Resesi sudah terjadi atau belum, adalah perpsektif meski tiap pihak mendasarkan pada indikator yang jelas. Tapi faktanya, jumlah penyebaran virus Corona/Covid-19 masih tinggi dan defisit anggaran terus naik. 

Hal ini, menurut Anggota Fraksi PKS Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI), Andi Akmal Pasluddin, adalah bukti bahwa Perppu Corona tak cukup efektif.

Dalam diskusi bertajuk 'Evaluasi Perppu Corona dan Ancaman Resesi Ekonomi' yang berlangsung di Media Center Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/8/2020), Andi memaparkan data dan analisa bahwa Perppu tersebut jelas belum berhasil tanggulangi pandemi. 

"Kami dari fraksi PKS dan sebagai oposisi juga dari awal menolak Perpu no.1 ini," kata Andi.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) 1/2020 itu sebagaimana diketahui, lahir tanpa persetujuan DPR.

Dalam paparan panjangnya Ia menyatakan, "sebagai rakyat, sebagai publik, kita berhak meminta pertanggungjawaban,".

"Anda sudah mengambil fungsinya DPR, fungsi budgeting DPR, bahkan anda ambil juga fungsi yudikatif," kata Andi.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Ekonomi, Nasional, DPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta

wwwwww