Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
Peristiwa
21 jam yang lalu
Viral Ustaz Abdul Somad Dikawal TNI saat Ceramah di Lampung
2
Gus Jazil: Empat Pilar MPR Bukan Soal Pemahaman Tapi Praktik Sehari-hari
MPR RI
19 jam yang lalu
Gus Jazil: Empat Pilar MPR Bukan Soal Pemahaman Tapi Praktik Sehari-hari
3
Pengamat Bilang, Sejak Dipimpin Luhut, Corona Bukan Mereda Malah Menggila
Kesehatan
19 jam yang lalu
Pengamat Bilang, Sejak Dipimpin Luhut, Corona Bukan Mereda Malah Menggila
4
Aep Pertahankan Gelar Dengan Kemenangan KO
Olahraga
16 jam yang lalu
Aep Pertahankan Gelar Dengan Kemenangan KO
5
Terdampak Pandemi, DPR Dorong Belanja Media dari Lembaga Pemerintah
Politik
16 jam yang lalu
Terdampak Pandemi, DPR Dorong Belanja Media dari Lembaga Pemerintah
6
Bali United FC Waspadai Hari Nur
Sepakbola
16 jam yang lalu
Bali United FC Waspadai Hari Nur
Home  /  Berita  /  Politik

MPR for Papua Harap Kemendagri tak Buru-Buru minta RUU Otsus Papua Disahkan

MPR for Papua Harap Kemendagri tak Buru-Buru minta RUU Otsus Papua Disahkan
Ketua MPR for Papua yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai. (Foto: Ist./republika)
Jum'at, 28 Agustus 2020 14:18 WIB

JAKARTA – Ketua MPR for Papua yang juga Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Yorrys Raweyai menyatakan, Kementerian Dalam Negeri sebagai perwakilan pemerintah pusat tidak boleh terburu-buru dalam memberi tenggat waktu pengesahan Revisi UU Otonomi Khusus.

Hal itu mengemuka dalam pertemuan antara DPRP Papua, Pemerintah Daerah Provinsi Papua serta Forum Komunikasi dan Aspirasi Anggota DPR-DPD RI Daerah Pemilihan Papua dan Papua (MPR for Papua) di Jakarta, Kamis (27/8/2020) kemarin.

Baca Juga: Kemendagri Apresiasi Unjuk Rasa Otsus Papua oleh FMPI dan Dorong Pertemuan Lanjutan

Baca Juga: Pemerintah dan Legislator Papua soal Keamanan dan Pembangunan

Melalui siaran pers, Jumat (28/8/2020), Yorris menyatakan, UU Otonomi Khusus dengan segala poin di dalamnya, merupakan kebijakan afirmatif yang seharusnya mampu lebih leluasa memberi kesempatan bagi masyarakat Papua untuk menentukan arah kehidupan yang lebih baik.

Ie menegaskan, persoalan Papua bukan hanya soal pendanaan, tapi bagaimana kebijakan afirmatif itu dipahami secara sama dan tidak berbeda antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta segala perangkat legislasi di bawahnya.

"Atas dasar itu, logika bahwa revisi ini harus dikebut sebelum akhir tahun, adalah logika yang keliru," tandas Yorrys.

Seperti diketahui, UU Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 tengah direvisi lantaran penerimaan dana yang di atur dalam UU itu akan berakhir pada 2021. Aturan mengenai penerimaan dana tersebut tertuang dalam Pasal 34 huruf c.***


Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Pemerintahan, Politik, Nasional, DPD RI, DKI Jakarta, Papua, Papua Barat

wwwwww