Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
DPR RI
15 jam yang lalu
Pembahasan Omnibuslaw Ciptaker di Hotel sesuai Tatib, Parlemen Menjelaskan
2
Akhirnya, Polisi Bekuk Pelaku Vandalisme Musola di Tangerang, Ternyata Berstatus Mahasiswa
Peristiwa
10 jam yang lalu
Akhirnya, Polisi Bekuk Pelaku Vandalisme Musola di Tangerang, Ternyata Berstatus Mahasiswa
3
Kemendagri Dorong Kampanye Pilkada Menunjang Prokes
Pemerintahan
10 jam yang lalu
Kemendagri Dorong Kampanye Pilkada Menunjang Prokes
4
Kutuk Aksi Vandalisme Musolla, Korpolkam DPR Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
GoNews Group
8 jam yang lalu
Kutuk Aksi Vandalisme Musolla, Korpolkam DPR Imbau Masyarakat Tak Terprovokasi
5
Duh... Anggota DPRD Dari Partai Golkar Ini Jadi Bandar Narkoba
Hukum
13 jam yang lalu
Duh... Anggota DPRD Dari Partai Golkar Ini Jadi Bandar Narkoba
6
Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa saat Kampanye
Politik
13 jam yang lalu
Ketua DPR Minta Peserta Pilkada Tak Mobilisasi Massa saat Kampanye
Home  /  Berita  /  MPR RI

Pemerintah Sepakati MPR RI for Papua sebagai Mediator Pemerintah-Rakyat Papua

Pemerintah Sepakati MPR RI for Papua sebagai Mediator Pemerintah-Rakyat Papua
Foto: Dok. MPR RI
Sabtu, 12 September 2020 10:27 WIB

JAKARTA – Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI dan Pemerintah sepakat bahwa MPR RI For Papua akan membantu pemerintah serta dilibatkan oleh pemerintah sebagai mediator antara pemerintah dengan rakyat Papua.

"Pemerintah bisa menggunakan jaringan anggota For Papua ini sebagai mediator dalam melakukan komunikasi politik dengan berbagai elemen yang ada di Papua," kata Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet), Jumat.

Peran MPR RI for Papua tersebut, masih kata Bamsoet, terutama terkait dengan dua isu penting yakni, pertama isu soal kelanjutan dari UU Otsus. "Titik tekannya adalah tata kelola dana otsus yang lebih baik ke depan dengan sasaran untuk mensejahterakan rakyat Papua,".

"Yang kedua, isu pemekaran wilayah Papua sesuai dengan amanat UU No.21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus," kata Bamsoet.

Pernyataan Bamsoet tersebut, disampaikan usai gelaran rapat bersama Menkopolhukam Mahfud MD, Mendagri Tito Karnavian, perwakilan Panglima TNI, perwakilan Kapolri serta Forum Komunikasi dan Aspirasi MPR RI untuk Papua (For Papua).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Pimpinan MPR, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (11/9/2020) ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat dan Hidayat Nur Wahid (secara virtual).***

Editor:Muhammad Dzulfiqar
Kategori:Politik, Nasional, MPR RI, GoNews Group, DKI Jakarta
wwwwww