APBN Lebih Banyak ke Jambi dan Sumbar, Ini Harapan Parisman Ihwan Pada 'Petarung-petarung' Riau di Tingkat Pusat

PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Parisman Ihwan blak-blakan mengungkapkan keluhannya terkait minimnya 'kue dari APBN yang bisa dinikmati oleh Masyarakat Riau, padahal Riau adalah penyumbang terbesar APBN.

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Fraksi Golkar ini saat pertemuan dengan Pemprov Riau dan Anggota DPD RI, Misharti, Senin (14/9/2020).

Pria yang biasa disapa Iwan Fatah ini merincikan satu persatu perbandingan terkait apa yang didapat Riau dan apa yang didapat oleh provinsi tetangga seperti Sumatera Barat dan Jambi. Terutama di bidang infrastruktur, baik di Bina Marga, Sungai, maupun Cipta Karya.

Yang pertama, kata Iwan, jalan-jalan di provinsi tetangga yang merupakan kewenangan pemerintah pusat cenderung jauh lebih mulus dibandingkan Riau. 

"Jalan-jalan yang menjadi kewenangan APBN semuanya mulus. Kalau kita di Riau, mulai masuk Riau dari Jambi dan Sumbar jalannya sudah rusak," kata Iwan kepada GoRiau.com.

Kategori jalan yang 'mantap' di Riau, kata Iwan hanya 60 persen. Sementara di Sumatera Barat sudah mencapai 78 persen dan di Jambi sudah 69 persen. Ini harusnya menjadi perhatian oleh para petarung-petarung dan pejuang-pejuang Riau yang ada di tingkat pusat.

Iwan merincikan lagi, jalan-jalan di Riau yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat baru sekitar 1.333 Km, sedangkan jalan yang menjadi tanggungjawab Provinsi mencapai 2780an Km.

Foto bersama usai rapat.

Artinya, lebih banyak jalanan di Riau yang menggantungkan nasib pada APBD Provinsi ketimbang APBN, yakni perbandingan 50 persen. Sementara di provinsi tetangga jauh lebih tinggi daripada itu. Yakni Sumbar 92 persen dan Jambi 100 persen.

"Kita harapkan petarung-petarung dari Riau harus bisa membawa APBN ke Riau lebih banyak," tegas Politisi yang terkenal dengan jargon 'Sang Petarung' ini.

Kemudian masalah sungai, Iwan menjelaskan, Riau memiliki 4 sungai besar yakni Kampar, Rokan, Indragiri dan Siak. Semuanya berada di kewenangan Pemerintah Pusat melalui Balai Wilayah Sungai (BWS). 75 persen sungai ini berada dalam wilayah administrasi Riau, dan 25 persen ada di Sumbar.

"Anehnya. Di Sumbar itu untuk perawatan sungai anggarannya empat kali lipat daripada Riau. Makanya saya sangat berharap agar kue APBN ini harus lebih banyak ke Riau. Sekali saya tegaskan, Riau ini penyumbang devisa terbesar," tutupnya.***