Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
Peristiwa
14 jam yang lalu
Sempat Dikira Hoaks, Kasus Anak yang Dibuang Ibu di Jalanan di Riau Sudah Ditangani Polisi
2
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
Peristiwa
15 jam yang lalu
Cerita Viral Anak Dibuang Dengan Sepucuk Surat, Orangtua Cabut Kuku Tangan Anak Pakai Tang
3
Hingga 27 September, Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1 Juta Orang, Total Terinfeksi 33.018.877
Kesehatan
20 jam yang lalu
Hingga 27 September, Kematian Akibat Covid-19 Lebih 1 Juta Orang, Total Terinfeksi 33.018.877
4
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
Sepakbola
18 jam yang lalu
Tim Satgas Penanganan Covid-19 Punya Manfaat Ganda
5
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
Sepakbola
18 jam yang lalu
Persib Bandung Putuskan Tinggal di Yogyakarta
6
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Peristiwa
19 jam yang lalu
Edarkan Uang Palsu, Mantan Kepala Dinas Pendidikan Ditangkap Polisi
Home  /  Berita  /  Politik

Ini Tanggapan PAN Terkait Usulan Penundaan Pilkada

Ini Tanggapan PAN Terkait Usulan Penundaan Pilkada
Senin, 14 September 2020 19:55 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Banyak pihak menginginkan Pilkada serentak 2020 segera ditunda. Pasalnya, Pilkada serentak dianggap tidak digelar saat jumlah korban Corona terus meningkat.

Menanggapi hal itu, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, proses dan tahapan pilkada sudah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.

Dari sisi pelaksanaan, tahapan tersebut dilalui secara baik. Meski ada catatan-catatan kritis yang perlu diperbaiki. "Kemarin, saat pendaftaran, banyak sekali paslon, timses, dan masyarakat pendukung yang mengabaikan protokol kesehatan. Kalau fenomena seperti ini berlanjut pada tahapan berikut, tentu ini sangat berbahaya. Apalagi, jumlah orang yang terpapar semakin hari semakin tinggi," ujarnya, Senin (14/9/2020).

Dalam konteks ini, kata Saleh, KPU, bawaslu, dan DKPP diharapkan dapat berperan aktif untuk menertibkan paslon dan para pendukungnya. Harus ada aturan tegas yang diberlakukan.

"Kalau perlu, aturan itu dapat mendiskualifikasi paslon. Kalau hanya sekedar teguran lisan dan tulisan, sepertinya tidak efektif. Aturan yang dibuat harus lebih tegas," tegasnya.

Jika paslon dan para pendukungnya bisa ditertibkan, Ia meyakini, tahapan pilkada bisa dilanjutkan. Titik perhatian utama adalah keamanan dan kesehatan masyarakat. Itu yang harus dipastikan oleh para penyelenggara.

"Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar hanya karena ikut menegakkan demokrasi. Keselamatan dan kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas. Keterlibatan semua pihak dalam hal ini sangat diperlukan," pungkas Anggota Komisi IX DPR itu.***


wwwwww