Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
Olahraga
19 jam yang lalu
Lawan Bali United, Thomas Doll Harapkan Pemain Persija Jakarta Bugar
2
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
Olahraga
19 jam yang lalu
Persis Solo Pantau Fisik Pemain Selama Ramadan
3
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
Umum
21 jam yang lalu
Dengan Tema Mawar Hitam, Pameran Busana Migi Rihasalay Pukau Pengunjung Indonesia Fashion Week 2024
4
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
Olahraga
20 jam yang lalu
Nova Arianto Panggil 36 Pemain untuk Seleksi Timnas U-16 Tahap Kedua
5
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
Umum
22 jam yang lalu
Cinta Laura Tetap Produktif di Bulan Ramadan
6
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Olahraga
19 jam yang lalu
Ilhamsyah Bersyukur Menit Bermain Bertambah
Home  /  Berita  /  Politik

Ini Tanggapan PAN Terkait Usulan Penundaan Pilkada

Ini Tanggapan PAN Terkait Usulan Penundaan Pilkada
Senin, 14 September 2020 19:55 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Banyak pihak menginginkan Pilkada serentak 2020 segera ditunda. Pasalnya, Pilkada serentak dianggap tidak digelar saat jumlah korban Corona terus meningkat.

Menanggapi hal itu, Plh. Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay mengatakan, proses dan tahapan pilkada sudah dilaksanakan sesuai dengan agenda yang ditetapkan.

Dari sisi pelaksanaan, tahapan tersebut dilalui secara baik. Meski ada catatan-catatan kritis yang perlu diperbaiki. "Kemarin, saat pendaftaran, banyak sekali paslon, timses, dan masyarakat pendukung yang mengabaikan protokol kesehatan. Kalau fenomena seperti ini berlanjut pada tahapan berikut, tentu ini sangat berbahaya. Apalagi, jumlah orang yang terpapar semakin hari semakin tinggi," ujarnya, Senin (14/9/2020).

Dalam konteks ini, kata Saleh, KPU, bawaslu, dan DKPP diharapkan dapat berperan aktif untuk menertibkan paslon dan para pendukungnya. Harus ada aturan tegas yang diberlakukan.

"Kalau perlu, aturan itu dapat mendiskualifikasi paslon. Kalau hanya sekedar teguran lisan dan tulisan, sepertinya tidak efektif. Aturan yang dibuat harus lebih tegas," tegasnya.

Jika paslon dan para pendukungnya bisa ditertibkan, Ia meyakini, tahapan pilkada bisa dilanjutkan. Titik perhatian utama adalah keamanan dan kesehatan masyarakat. Itu yang harus dipastikan oleh para penyelenggara.

"Jangan sampai ada masyarakat yang terpapar hanya karena ikut menegakkan demokrasi. Keselamatan dan kesehatan masyarakat haruslah menjadi prioritas. Keterlibatan semua pihak dalam hal ini sangat diperlukan," pungkas Anggota Komisi IX DPR itu.***

wwwwwwhttps://green.radenintan.ac.id/max/https://bkpsdm.tanahlautkab.go.id/galaxy/https://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/