Reformasi Birokrasi: Setjen DPR Gelar Asesmen Pejabat Pratama

JAKARTA – Kesetjenan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, menggelar asesmen Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama untuk memotret kompetensi akademis dan psikologis pejabat di lingkungan Kesetjenan DPR RI. Hasil dari asesmen, juga akan menghasilkan bank data kepegawaian.

"Tujuannya, sebagai data, jadi kita ada peta data. Semua punya track record, kemampuan akademis dan psikologis. Jadi, the right man on the right place," kata Deputi Persidangan Sekretariat Jenderal DPR RI Damayanti, saat membuka seleksi uji kompetensi di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Sabtu (12/9/2020) lalu.

Wanita yang akrab disapa Maya ini menuturkan, asesmen akan terbagi ke dalam dua tahapan. Tahapan peertamanya akan berlangsung selama 2 hari (12 - 13 September 2020) dengan peserta adalah para pejabat eselon II di lingkungan Setjen DPR RI.

Kegiatan asesmen ini, kata Inspektur Utama Setyanta Nugraha, dilaksanakan dengan melibatkan pihak ketiga agar tetap menjaga hasil yang independensi, objektif dan akurat, sehingga penempatan pegawai bisa sesuai dengan kesesuain jabatan dengan pemangku.

Rangkaian kegiatan ini, disebut sebagai bagian dari upaya reformasi birokrasi di Kesetjenan DPR RI. Setidaknya, ada dua Peraturan Presiden yang menjadi acuan pelaksanaan asesmen pejabat Pratama Kesetjenan DPR RI.

Pertama, Perpres 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat Jenderal DPR RI menggantikan perpres Nomor 27 Tahun 2015. Kedua, Perpres No 20 Tahun 2020 tentang Setjen DPR RI yang menggantikan Perpres No 15 Tahun 2014.***