Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Kemendes Transformasikan Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa
Pemerintahan
14 jam yang lalu
Kemendes Transformasikan Rp12 Triliun Keuangan Mikro Desa
2
Berikut Kronologi Perwira Brimob 'Smack Down' Anggota Dalmas Polri saat Amankan Demo di Jambi
Peristiwa
17 jam yang lalu
Berikut Kronologi Perwira Brimob Smack Down Anggota Dalmas Polri saat Amankan Demo di Jambi
3
Bantah Video Brimob Nyamar jadi Mahasiswa di Jambi, Polri Sebut Hanya Salah Paham
Peristiwa
17 jam yang lalu
Bantah Video Brimob Nyamar jadi Mahasiswa di Jambi, Polri Sebut Hanya Salah Paham
4
Prancis Tutup Masjid karena Kecam Guru Gunakan Kartun Nabi Sebagai Materi Kebebasan Berekspresi
Internasional
16 jam yang lalu
Prancis Tutup Masjid karena Kecam Guru Gunakan Kartun Nabi Sebagai Materi Kebebasan Berekspresi
5
Iriana Berjilbab Saat Dampingi Jokowi Sambut PM Jepang
Internasional
21 jam yang lalu
Iriana Berjilbab Saat Dampingi Jokowi Sambut PM Jepang
6
Rencana Kominfo Blokir Medsos, PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi
DPR RI
13 jam yang lalu
Rencana Kominfo Blokir Medsos, PKS: Bisa Mengancam Kebebasan Berekspresi
Home  /  Berita  /  Politik

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!
Politisi PKS, Nasir Djamil. (Istimewa)
Minggu, 20 September 2020 08:48 WIB


JAKARTA - Anggota Komisi II DPR yang merupakan politisi PKS Nasir Djamil menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 masih memungkinkan untuk diputuskan oleh pemerintah dan DPR.

Hal itu diungkapkannya menyusul desakan sejumlah pihak yang meminta Pilkada ditunda lantaran khawatir terjadinya klaster baru Covid-19.

"Kenapa tidak bisa ditunda? kalau presiden dan DPR lebih memikirkan, mementingkan, dan ingin menyelamatkan rakyat maka tolong dipertimbangkan untuk ditunda," kata Nasir, Sabtu (19/9/2020) malam.

Apalagi, kata dia, penundaan masih mungkin dilakukan karena pengumuman bakal pasangan calon belum diumumkan oleh KPU di daerah yang ada pilkadanya. "Ini usul saya secara pribadi, bukan fraksi PKS," ujarnya.

Ads

Dia mengatakan, kalau tetap ingin dilanjutkan pilkada ini maka perlu dipikirkan agar pilkada bisa berjalan Luber dan Aman dari Covid-19. Di samping itu, Nasir meminta KPU harus berani menggunakan hati nuraninya untuk mengatakan apakah mereka siap dan bertanggung jawab penuh manakala pilkada menjadi klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19.

"KPU sampaikan ke pemerintah dan DPR, jangan memaksakan diri jika tidak siap. sebab risikonya sangat besar bagi penyelenggara dan peserta serta rakyat di daerah yang ada pilkada," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Warta Ekonomi dan SindoNews
Kategori:Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww