Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Intsiawati Ayus: Pembahasan RUU Otsus Papua harus Libatkan MRP dan Masyarakat Adat
Politik
16 jam yang lalu
Intsiawati Ayus: Pembahasan RUU Otsus Papua harus Libatkan MRP dan Masyarakat Adat
2
Madam Bansos, Anak Pak Lurah, dan 'Monyet Koruptor'
Peristiwa
14 jam yang lalu
Madam Bansos, Anak Pak Lurah, dan Monyet Koruptor
3
Berulang Langgar Prokes, Odin Cafe Terancam Ditutup
Hukum
14 jam yang lalu
Berulang Langgar Prokes, Odin Cafe Terancam Ditutup
4
Herry IP: Ada Harapan di Ganda Putra Indonesia
Olahraga
15 jam yang lalu
Herry IP: Ada Harapan di Ganda Putra Indonesia
5
Jadi Ketua MES, Ini Harapan Sekaligus Pesan DPR ke Erick Tohir
Ekonomi
13 jam yang lalu
Jadi Ketua MES, Ini Harapan Sekaligus Pesan DPR ke Erick Tohir
6
Irvan Herman Sebut Kolaborasi Pesisir dan Daratan jadi Kriteria Susunan Pengurus PAN Riau
Politik
15 jam yang lalu
Irvan Herman Sebut Kolaborasi Pesisir dan Daratan jadi Kriteria Susunan Pengurus PAN Riau
Home  /  Berita  /  Politik

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!
Politisi PKS, Nasir Djamil. (Istimewa)
Minggu, 20 September 2020 08:48 WIB


JAKARTA - Anggota Komisi II DPR yang merupakan politisi PKS Nasir Djamil menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 masih memungkinkan untuk diputuskan oleh pemerintah dan DPR.

Hal itu diungkapkannya menyusul desakan sejumlah pihak yang meminta Pilkada ditunda lantaran khawatir terjadinya klaster baru Covid-19.

"Kenapa tidak bisa ditunda? kalau presiden dan DPR lebih memikirkan, mementingkan, dan ingin menyelamatkan rakyat maka tolong dipertimbangkan untuk ditunda," kata Nasir, Sabtu (19/9/2020) malam.

Apalagi, kata dia, penundaan masih mungkin dilakukan karena pengumuman bakal pasangan calon belum diumumkan oleh KPU di daerah yang ada pilkadanya. "Ini usul saya secara pribadi, bukan fraksi PKS," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau tetap ingin dilanjutkan pilkada ini maka perlu dipikirkan agar pilkada bisa berjalan Luber dan Aman dari Covid-19. Di samping itu, Nasir meminta KPU harus berani menggunakan hati nuraninya untuk mengatakan apakah mereka siap dan bertanggung jawab penuh manakala pilkada menjadi klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19.

"KPU sampaikan ke pemerintah dan DPR, jangan memaksakan diri jika tidak siap. sebab risikonya sangat besar bagi penyelenggara dan peserta serta rakyat di daerah yang ada pilkada," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Warta Ekonomi dan SindoNews
Kategori:Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww