Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Ketua FKDM DKI Sebut Kinerja Pj Gubernur Sudah Bagus
2
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
Olahraga
20 jam yang lalu
Timnas U 17 Wanita Tatap Laga Perdana Melawan Filipina di Piala Asia U 17 AFC 2024
3
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
Olahraga
19 jam yang lalu
Tampil Trengginas, Korea Utara Bekuk Korea Selatan
4
Chand Kelvin dan Dea Sahirah Sudah Resmi Bertunangan
Umum
19 jam yang lalu
Chand Kelvin dan Dea Sahirah Sudah Resmi Bertunangan
5
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
DKI Jakarta
22 jam yang lalu
Ketua Umum Forkabi Nilai Heru Budi Layak Pimpin Jakarta
6
Melanggar Lalu Lintas, Gisele Bündchen Kena Tilang Polisi
Umum
18 jam yang lalu
Melanggar Lalu Lintas, Gisele Bündchen Kena Tilang Polisi
Home  /  Berita  /  Politik

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!
Politisi PKS, Nasir Djamil. (Istimewa)
Minggu, 20 September 2020 08:48 WIB


JAKARTA - Anggota Komisi II DPR yang merupakan politisi PKS Nasir Djamil menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 masih memungkinkan untuk diputuskan oleh pemerintah dan DPR.

Hal itu diungkapkannya menyusul desakan sejumlah pihak yang meminta Pilkada ditunda lantaran khawatir terjadinya klaster baru Covid-19.

"Kenapa tidak bisa ditunda? kalau presiden dan DPR lebih memikirkan, mementingkan, dan ingin menyelamatkan rakyat maka tolong dipertimbangkan untuk ditunda," kata Nasir, Sabtu (19/9/2020) malam.

Apalagi, kata dia, penundaan masih mungkin dilakukan karena pengumuman bakal pasangan calon belum diumumkan oleh KPU di daerah yang ada pilkadanya. "Ini usul saya secara pribadi, bukan fraksi PKS," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau tetap ingin dilanjutkan pilkada ini maka perlu dipikirkan agar pilkada bisa berjalan Luber dan Aman dari Covid-19. Di samping itu, Nasir meminta KPU harus berani menggunakan hati nuraninya untuk mengatakan apakah mereka siap dan bertanggung jawab penuh manakala pilkada menjadi klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19.

"KPU sampaikan ke pemerintah dan DPR, jangan memaksakan diri jika tidak siap. sebab risikonya sangat besar bagi penyelenggara dan peserta serta rakyat di daerah yang ada pilkada," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Warta Ekonomi dan SindoNews
Kategori:Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwwwhttps://143.198.234.52/sonic77https://159.223.193.153/https://64.23.207.118/http://152.42.220.57/