Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
Umum
10 jam yang lalu
Mabes Polri Cek Kabar Penangkapan Jenderal Bintang Empat di Mako Brimob Terkait Isu Penyadapan
2
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
Umum
12 jam yang lalu
Soroti RUU Perampasan Aset di Parlemen, Jamdatun Peringatkan Potensi Penyalahgunaan Wewenang Negara
3
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
Metropolitan
19 jam yang lalu
BMKG Prakirakan Sebagian Jabodetabek Berpotensi Hujan Ringan pada Sore Hari Ini
4
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
Olympic
7 jam yang lalu
Sashenka Ukir Sejarah, Pejudo Pertama dan Penyumbang Medali Pertama Indonesia
5
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
Umum
13 jam yang lalu
Gibran Tak Penuhi Syarat Wapres Usai Putusan MA, Bola Panas Kini di Tangan Prabowo
6
DPRD DKI Dorong Ancol Tingkatkan Daya Saing Lewat Inovasi Wisata
Metropolitan
12 jam yang lalu
DPRD DKI Dorong Ancol Tingkatkan Daya Saing Lewat Inovasi Wisata
Home  /  Berita  /  Metropolitan

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!

PKS: Kalau Mau Rakyat Selamat, Pilkada Wajib Ditunda!
Politisi PKS, Nasir Djamil. (Istimewa)
Minggu, 20 September 2020 08:48 WIB


JAKARTA - Anggota Komisi II DPR yang merupakan politisi PKS Nasir Djamil menyebut opsi penundaan Pilkada Serentak 2020 masih memungkinkan untuk diputuskan oleh pemerintah dan DPR.

Hal itu diungkapkannya menyusul desakan sejumlah pihak yang meminta Pilkada ditunda lantaran khawatir terjadinya klaster baru Covid-19.

"Kenapa tidak bisa ditunda? kalau presiden dan DPR lebih memikirkan, mementingkan, dan ingin menyelamatkan rakyat maka tolong dipertimbangkan untuk ditunda," kata Nasir, Sabtu (19/9/2020) malam.

Apalagi, kata dia, penundaan masih mungkin dilakukan karena pengumuman bakal pasangan calon belum diumumkan oleh KPU di daerah yang ada pilkadanya. "Ini usul saya secara pribadi, bukan fraksi PKS," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau tetap ingin dilanjutkan pilkada ini maka perlu dipikirkan agar pilkada bisa berjalan Luber dan Aman dari Covid-19. Di samping itu, Nasir meminta KPU harus berani menggunakan hati nuraninya untuk mengatakan apakah mereka siap dan bertanggung jawab penuh manakala pilkada menjadi klaster baru penyebaran dan penularan Covid-19.

"KPU sampaikan ke pemerintah dan DPR, jangan memaksakan diri jika tidak siap. sebab risikonya sangat besar bagi penyelenggara dan peserta serta rakyat di daerah yang ada pilkada," katanya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Warta Ekonomi dan SindoNews
Kategori:Voli, Metropolitan, DKI Jakarta
wwwwww