Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19
MPR RI
10 jam yang lalu
WNA asal China Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR: Kontraproduktif dengan Kebijakan Pemutusan Covid-19
2
Dukcapil Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir di Kalsel
Pemerintahan
18 jam yang lalu
Dukcapil Ganti 14 Ribu Dokumen KK Korban Banjir di Kalsel
3
DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi
Nasional
18 jam yang lalu
DPR dan Pemerintah Satu Sikap dalam Percepatan Vaksinasi
4
DPR: Pemerintah Harus Siap Hadapi Berbagai Resiko Pengelolahan Dana Investasi
Politik
11 jam yang lalu
DPR: Pemerintah Harus Siap Hadapi Berbagai Resiko Pengelolahan Dana Investasi
5
Pengelolaan Dana Otsus Lemah, Pemerintah Usulkan Revisi UU Otsus Papua
Nasional
11 jam yang lalu
Pengelolaan Dana Otsus Lemah, Pemerintah Usulkan Revisi UU Otsus Papua
6
Diresmikan Jokowi, Jarak Tempuh Bakauheni-Palembang Hanya 3,5 Jam Lewat Jalan Tol Kayu Agung
Ekonomi
9 jam yang lalu
Diresmikan Jokowi, Jarak Tempuh Bakauheni-Palembang Hanya 3,5 Jam Lewat Jalan Tol Kayu Agung
Home  /  Berita  /  Politik

Sebelum ada Vaksin, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda

Sebelum ada Vaksin, Jusuf Kalla Minta Pilkada Ditunda
Jusuf Kalla. (Istimewa)
Minggu, 20 September 2020 08:51 WIB

JAKARTA - Sejak virus corona baru (Covid-19) mewabah awal tahun 2020, hingga saat ini belum ada vaksin untuk menangkal virus asal Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China itu.

Atas dasar alasan itulah, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menyarankan agar pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 9 Desember mendatang ditunda.

Menurut JK, penundaan itu dilakukan hingga vaksin Covid-19 ditemukan agar dapat mencegah terjadinya penularan virus corona.

"Saya sarankan ditunda dulu sampai beberapa bulan sampai dengan vaksin ditemukan dan vaksin ditemukan nanti langsung menurun itu (penyebaran virus Corona)," kata JK di Gedung Balai Pertemuan Polda Metro Jaya, seperti dikutip GoNews.co dari Kantor Berita Politik RMOL, Sabtu (19/9).

JK berpesan sekaligus mengingatkan para pemangku jabatan dan petinggi negara untuk mengutamakan keselamatan masyarakat.

Dia juga mengimbau agar KPU dapat menyusun aturan yang ketat mengenai mekanisme selama pelaksanaan masa kampanye atau berkumpulnya massa di tengah pandemi Covid-19 yang tengah terjadi.

"Saya kira KPU harus membikin syarat-syarat berkumpul atau apa. Kalau terjadi pelanggaran syarat-syarat, katakanlah kampanye hanya 50 (orang), tapi terjadi 200 (orang). Kalau terjadi kecenderungan itu ya lebih baik dipertimbangkan kembali waktunya," ujarnya.

Jika memang pelaksanaanya sulit untuk mencegah kerumunan saat Pilkada, maka, JK menekankan maka lebih baik Pilkada ditunda.

Adapun Pilkada itu akan dilaksanakan serentak pada bulan Desember 2020. Menurut JK penundaan Pilkada serentak 2020 tidak akan mengganggu jalannya pemerintahan.

"Jadi sebenarnya tidak apa-apa (ditunda) dari segi pemerintahan," pungkas mantan Wapres ke-10 dan 12 itu.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:Rmol.id
Kategori:Umum, Peristiwa, Pemerintahan, Politik, DKI Jakarta
wwwwww