Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
Politik
6 jam yang lalu
Anis Beri Wejangan untuk Struktur PKS se-Jakarta Timur
2
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
Peristiwa
5 jam yang lalu
Polri Berjanji Tindak Tegas Oknum Brimob yang Jual Senjata ke KKB Papua
3
Tim Mahasiswa FTUI Raih Peringkat Ketiga Metal Cup Gold Season
Pendidikan
20 jam yang lalu
Tim Mahasiswa FTUI Raih Peringkat Ketiga Metal Cup Gold Season
4
Kemendagri sebut Transparansi Informasi jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi
Pemerintahan
22 jam yang lalu
Kemendagri sebut Transparansi Informasi jadi Kunci Sukses Penanganan Pandemi
5
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
Sepakbola
9 jam yang lalu
Batal Ikut Turnamen di Perancis, PSSI Ajak Diskusi Shin Tae-yong
6
Tim Penjaringan Balon Ketum PB PBSI Mulai Verifikasi
Olahraga
23 jam yang lalu
Tim Penjaringan Balon Ketum PB PBSI Mulai Verifikasi
Home  /  Berita  /  Politik
Pilkada di Tengah Pandemi

Sama dengan Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Juga Usul Pilkada Serentak Ditunda

Sama dengan Jusuf Kalla, Wakil Ketua MPR RI Juga Usul Pilkada Serentak Ditunda
Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid. (Istimewa)
Minggu, 20 September 2020 09:02 WIB
Penulis: Muslikhin Effendy

JAKARTA - Wakil Ketua MPR RI, Hidayat Nur Wahid mengusulkan agar pelaksanaan pilkada serentak, yang rencananya dilaksanakan pada bula Desember tahun 2020, sebaiknya diundur.

"Dengan makin banyaknya korban covid-19, pilkada serentak diundurkan saja," ujar politisi PKS tersebut, Sabtu (19/9/2020).

Menurutnya, usulan penundaan pilkada serentak sebelumnya sempat disampaikan Perludem, anggota DPD dan anggota DPR dari Fraksi PKS.

"Ini penting dipertimbangkan. Apalagi Ketua dan anggota KPU dan 21 pegawai KPU juga kena (positif), 60 calon kepala daerah juga kena. Ini agar Pilkada tak jadi klaster baru," tandasnya.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menjelaskan bahwa seruan tersebut bukan tanpa alasan. Apalagi kini sebaran corona telah masif menjangkit para penyelenggara pemilu dan bakal pasangan calon.

"Anggota KPU, KPUD, cakada, dan publik makin banyak jadi korban Covid-19, vaksin belum ditemukan," tegasnya dalam akun Twitter pribadi sesaat lalu, Minggu (20/9).

Hidayat menegaskan bahwa hukum tertinggi yang harus dijunjung oleh pemimpin bangsa ini adalah keselamatan rakyat. Untuk itu, PKS menilai bahwa menunda pilkada adalah hal yang lebih baik dilakukan.

Seruan PKS ini, sambung Wakil Ketua MPR RI itu juga sejalan dengan permintaan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla yang meminta agar pilkada ditunda sampai vaksin ditemukan. "Usulan serupa juga oleh mantan Wapres JK," demikian Hidayat Nur Wahid.

Sebelumnya, Ketua KPU Arief Budiman dinyatakan positif Corona. Hal itu diketahui saat tes swab yang dilakukan pada 17 September. Tes itu awalnya akan digunakan untuk persyaratan mengikuti rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi).

"Tanggal 16 September saya melakukan rapid test dengan hasil non reaktif. Tanggal 17 September, malam hari, melakukan tes swab untuk digunakan sebagai syarat menghadiri rapat di Istana Bogor tanggal 18 September, dengan hasil positif,"  kata Arief dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/9/2020).

Arief kini tengah menjalani isolasi mandiri. Dia mengatakan tidak ada gejala yang dirasa oleh dirinya.

Bukan hanya Arief, salah satu komisioner KPU, Evi Novida Ginting juga telah terkonfirmasi positif Covid-19 sebelumnya. Evi positif tanpa gejala. Evi kini tengah menjalani isolasi mandiri di rumah, tapi masih aktif bekerja secara daring.

Tak hanya itu, sebanyak 37 bakal calon kepala daerah dinyatakan positif virus Corona (Covid-19). Data itu didapat dari hasil tes swab yang dilakukan dalam rangka pendaftaran bakal calon kepala daerah di Pilkada Serentak 2020.

Terpaparnya puluhan bakal calon kepala daerah oleh Covid-19 itu disampaikan Ketua KPU Arief Budiman dalam jumpa pers yang disiarkan Facebook KPU RI, Senin (7/9/2020) dini hari. Data itu disampaikan usai pendaftaran bakal calon kepala daerah ditutup.***

wwwwww