Terpopuler 24 Jam Terakhir
1
Penusuk Ustaz di Aceh Saat Ceramah Maulid Nabi Ternyata Mantan Polisi, Ini Tampangnya
Hukum
15 jam yang lalu
Penusuk Ustaz di Aceh Saat Ceramah Maulid Nabi Ternyata Mantan Polisi, Ini Tampangnya
2
Pimpinan MPR Imbau Masyarakat Tak Takut Divaksin
Kesehatan
15 jam yang lalu
Pimpinan MPR Imbau Masyarakat Tak Takut Divaksin
3
China sebut Posisinya di Laut China Selatan Imbangi Hegemoni AS
Politik
15 jam yang lalu
China sebut Posisinya di Laut China Selatan Imbangi Hegemoni AS
4
MPR Dorong Masyarakat Gunakan GOLS
Ekonomi
16 jam yang lalu
MPR Dorong Masyarakat Gunakan GOLS
5
Hari Kedua Cuti Bersama, Pengunjung TMII Tembus 11.000 Orang
Umum
14 jam yang lalu
Hari Kedua Cuti Bersama, Pengunjung TMII Tembus 11.000 Orang
6
Cegah Penularan Covid-19 di 'Rest Area', Warga Diimbau Pulang sebelum 1 November
Kesehatan
12 jam yang lalu
Cegah Penularan Covid-19 di Rest Area, Warga Diimbau Pulang sebelum 1 November
Home  /  Berita  /  Politik

Omnibus Law Disahkan, Jutaan Buruh Mogok Total Hari Ini!

Omnibus Law Disahkan, Jutaan Buruh Mogok Total Hari Ini!
Demo Buruh di Gedung DPR RI. (Istimewa)
Selasa, 06 Oktober 2020 13:45 WIB
JAKARTA - Sebanyak dua juta buruh dikabarkan akan melakukan mogok kerja nasional hari ini, Selasa (6/10/2020). Ini terjadi setelah kemarin Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) melalui paripurna mengesahkan Rancangan UU (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja.

Hal tersebut ditegaskan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal. Mogok akan dilakukan dari 6 hingga 8 Oktober 2020.

"Mogok nasional ini dilakukan sesuai dengan UU Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU Nomor 21 Tahun 2000 khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan," ujar Said Iqbal, dalam keterangan resmi.

"Selain itu, dasar hukum mogok nasional yang akan kami lakukan adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik."

Demo ini akan diikuti buruh dari sejumlah sektor industri seperti kimia, energi, pertambangan, tekstil, garmen, sepatu, otomotif dan komponen, hingga elektronik dan komponen.

Sektor lainnya yakni industri besi dan baja, farmasi dan kesehatan, percetakan dan penerbitan, industri pariwisata, industri semen, telekomunikasi, pekerja transportasi, pekerja pelabuhan, logistik, perbankan, dan lain-lain.

Adapun sebaran wilayah 2 juta buruh yang akan ikut mogok nasional antara lain Jakarta, Bogor, Depok, Tengerang Raya, Serang, dan Cilegon.

Berikutnya Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Cirebon, Bandung Raya, Semarang, Kendal, Jepara, Yogjakarta, Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto, dan Pasuruan.

Lalu, berikutnya adalah Aceh, Padang, Solok, Medan, Deli Serdang, Sedang Bedagai, Batam, Bintan, Karimun, Muko-Muko, Bengkulu, Pekanbaru, Palembang, Bandar Lampung, dan Lampung Selatan.

Selain itu, mogok nasional juga akan dilakukan di Banjarmasin, Palangkaraya, Samarinda, Mataram, Lombok, Ambon, Makasar, Gorontalo, Manadao, Bitung, Kendari, Morowali, Papua, dan Papua Barat.

"Jadi provinsi-provinsi yang akan melakukan mogok nasional adalah Jawa Barat, Jakarta, Banten, Jogjakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Sumatera Barat, Bengkulu, Riau, Lampung, NTB, Maluku, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, dan Papua Barat," ujarnya.

Dalam aksi mogok nasional nanti, buruh akan menyuarakan tolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja, antara lain tetap ada UMK tanpa syarat dan UMSK jangan hilang, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada PKWT atau karyawan kontrak seumur hidup.

Selain itu buruh juga mendesak tidak boleh ada outsourcing seumur hidup, waktu kerja tidak boleh eksploitatif, cuti dan hak upah atas cuti tidak boleh hilang, karyawan kontrak dan outsourcing harus mendapat jaminan kesehatan dan pensiun.

"Sementara itu, terkait dengan PHK, sanksi pidana kepada pengusaha, dan TKA (tenaga kerja asing) harus tetap sesuai dengan isi UU No 13 Tahun 2003," tegasnya.***

Editor:Muslikhin Effendy
Sumber:CNBCIndonesia
Kategori:GoNews Group, Politik, Pemerintahan, Ekonomi, Peristiwa, DKI Jakarta
wwwwww